bogortraffic.com, BANDUNG – Polda Jawa Barat menerima audiensi dari Perhutani dalam rangka memperkuat sinergi pelestarian hutan, penegakan hukum, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan.
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor antara Polri dan Perhutani.
Audiensi tersebut dilaksanakan pada Kamis (15/1/2026) bertempat di Ruang Courtesy Call Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran PJU Polda Jabar dan pihak Perhutani sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung kebijakan kehutanan yang berkelanjutan dan tertib hukum.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Perhutani meminta dukungan Polda Jawa Barat dalam renovasi dan rehabilitasi kawasan hutan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah kerusakan hutan.
Pihak Perhutani juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Jabar atas penegakan hukum terhadap pelaku pembabatan hutan ilegal.
Tercatat pada tahun 2024, salah satu pelaku telah diproses hukum dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara, sebuah langkah tegas yang dinilai memberikan efek jera.
Selain itu, Perhutani memaparkan program penanaman kopi yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di wilayah Malangbong.
Program ini bertujuan menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lahan secara produktif.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, menegaskan bahwa setiap kebijakan pengelolaan hutan harus dikomunikasikan dengan Polri guna mencegah potensi permasalahan hukum maupun dampak sosial di tengah masyarakat.
“Kami menyambut baik audiensi dari Perhutani. Setiap kebijakan pengelolaan hutan harus dikomunikasikan dengan baik bersama Polri agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun dampak sosial di masyarakat. Polda Jawa Barat siap mendukung pelestarian hutan, namun apabila terdapat pelanggaran hukum, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kapolda Jawa Barat.
Kapolda juga mencermati bahwa residu atau dampak dari kebijakan pemerintah di sektor kehutanan dapat berimplikasi langsung terhadap tugas-tugas kepolisian.
Hal ini termasuk pengelolaan lahan DPK (Daerah Pengelolaan Khusus) yang perlu dilakukan secara hati-hati karena berpotensi menimbulkan ekses sosial.
Sinergi ini juga mencakup dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, salah satunya melalui pemanfaatan lahan untuk penanaman jagung secara terencana dan berkelanjutan.
Kapolda Jabar menambahkan bahwa sinergi yang kuat sejak tahap perencanaan kebijakan sangat diperlukan agar pelestarian hutan, penegakan hukum, dan program ketahanan pangan dapat berjalan seiring serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui audiensi dan sinergi berkelanjutan ini, diharapkan upaya menjaga kelestarian hutan, menciptakan kepastian hukum, serta memperkuat ketahanan pangan dapat terlaksana secara optimal di wilayah Jawa Barat.
