bogortraffic.com, BOGOR- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menggulirkan berbagai program sosial dan pemberdayaan demi mengentaskan kemiskinan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
Beragam inisiatif telah diluncurkan, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, hingga kemudahan akses permodalan bagi kelompok rentan.
Namun, menurut Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Isra Ramli, pengentasan kemiskinan bukan hanya soal bantuan, melainkan tentang pemberdayaan dan keterlibatan aktif masyarakat.
“Melalui bantuan pemerintah, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang membaik, akan membuat orang miskin hilang. Itu kuncinya,” tegas Isra.
Ia menekankan bahwa dimensi kebijakan pemerintah bukan hanya untuk melindungi, tapi juga memberdayakan. Setelah sehat, warga diberi akses pendidikan dan permodalan. Anak-anak dapat mengakses beasiswa, sementara orang tua mereka mendapat dukungan berupa alat pertanian, pelatihan kerja, hingga kemudahan usaha.
Untuk memastikan suara masyarakat terdengar dan menjadi bagian dari proses evaluasi, DPP Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) bersama PCO akan menggelar forum dialog publik bertajuk “Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil” pada Rabu, 28 Mei 2025 di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat.
Kegiatan ini akan menghadirkan penerima manfaat dari berbagai latar belakang, termasuk petani, buruh, siswa, penyandang disabilitas, hingga lansia. Mereka akan berbagi pengalaman langsung mengenai dampak program pemerintah yang telah mereka terima.
“Masyarakat butuh bantuan berbagai pihak, terutama media massa dan influencer media sosial. Jika masih ada program yang tidak tepat sasaran atau bermasalah, masyarakat harus bisa menyuarakannya,” ujar Alfonso FP, Ketua DPP Gempita.
Menurut Alfonso, Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat agar negara selalu hadir di garis depan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Tapi, seberapa jauh program pemerintah mampu menyentuh hajat hidup orang banyak? Saatnya masyarakat bicara dan negara harus mendengar,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen untuk mendengar suara rakyat, acara ini juga akan dihadiri oleh sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga terkait, termasuk dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Para pejabat negara tidak hanya datang untuk berbicara, tapi juga akan duduk dan makan bersama masyarakat dalam satu meja. Ini bentuk nyata pendekatan pemerintah yang inklusif dan partisipatif,” tutur Alfonso.
Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang evaluasi bersama, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo–Gibran.
