bogortraffic.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya peran pengadaan tanah dalam pembangunan nasional, baik untuk proyek strategis nasional (PSN) maupun non-PSN.
Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) di Pullman Jakarta Central Park, pada Rabu (07/08/2024).
“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan infrastruktur, baik yang termasuk PSN maupun yang non-PSN, sangat penting karena infrastruktur seringkali dinantikan masyarakat. Melalui infrastruktur, sentra-sentra produksi dapat terhubung dengan pasarnya. Ini yang mesti kita terus tingkatkan dan kawal,” ujar Menteri AHY dalam Rakernis bertajuk “Sinergitas Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan Demi Terciptanya Pembangunan Nasional yang Menyejahterakan & Berkeadilan Sosial”.
Menteri AHY juga menyoroti pentingnya Konsolidasi Tanah sebagai terobosan kebijakan yang memberikan solusi baik.
“Contohnya adalah korban bencana gempa Cianjur. Setelah dilakukan konsolidasi tanah, mereka bisa hidup lebih baik melalui relokasi dan pembangunan kembali. Penataannya juga lebih bagus, saya tahu ini karena saya beberapa kali hadir di lapangan untuk program Konsolidasi Tanah,” jelas AHY.
Ia mengimbau seluruh peserta Rakernis untuk mengejar target penilaian tanah melalui kelengkapan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) demi mendorong nilai ekonomi.
“Memang ini bukanlah pekerjaan yang ringan, completeness ini memang suatu ukuran, tapi kualitas Peta ZNT ini yang lebih penting. Kalau Peta ZNT ini berkualitas, maka produk ini benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya para investor,” ungkap Menteri AHY.
Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, melaporkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan, baik PSN maupun non-PSN, telah merealisasikan 266 ribu hektare dengan total nilai ganti kerugian Rp468 triliun. Sementara itu, penyelesaian penilaian ZNT dan nilai bidang tanah telah mencapai 40 juta hektare atau 59,18 persen dari seluruh Area Penggunaan Lain (APL) di Indonesia.
“Kami mengharapkan dukungan, bimbingan, dan arahan dari Pak Menteri AHY agar program-program pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan senantiasa berjalan dengan baik,” pungkas Embun Sari.
Rakernis ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, perwakilan Badan Bank Tanah, para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah, serta para Pejabat Administrator di bidang pengadaan tanah dari seluruh wilayah Indonesia.
