bogortraffic.com, JAKARTA— Ketua Umum Perhimpunan Gerilyawan Nusantara, Indra J. Piliang, menilai Indonesia tengah berada di persimpangan krusial dalam menentukan arah kebijakan finansial.
Ia mewanti-wanti bahwa pergantian figur kunci seperti Purbaya Yudhi Sadewa di pos strategis berpotensi menghambat transformasi ekonomi nasional Indonesia yang kini mulai mandiri.
Berbicara dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru, Kamis (11/6/2026), mantan tim ekonomi era Presiden Gus Dur ini menegaskan bahwa Purbaya adalah representasi dari bangkitnya peran negara dalam mengendalikan sektor strategis dari cengkeraman pasar bebas.
”Saya melihat yang penting bukan semata-mata sosoknya, tetapi paradigma yang sedang diperjuangkan. Jika Purbaya diganti, yang dikhawatirkan bukan pergantian orangnya, melainkan perubahan arah pemikiran ekonomi yang sedang dibangun,” tegas Indra J. Piliang.
Mengutip pemikiran pakar hukum Prof. Jimly Asshiddiqie mengenai konsep ekonomi konstitusi, Indra membandingkan dua model ekstrem tata kelola negara di dunia:
- Model Liberal-Kapitalis (AS & Australia): Tidak mengatur hal ekonomi secara rinci di konstitusi, sehingga arah kebijakan gampang goyah dan berubah ekstrem setiap kali ada pergantian presiden.
- Model Terkontrol (China): Memasukkan tata ruang, tanah, dan air ke dalam konstitusi. Negara memegang kendali penuh atas aset strategis namun tetap membuka pintu lebar bagi investasi swasta.
Menurut Indra, Indonesia harus berani meniru ketegasan model kedua untuk memperkuat kedaulatan domestik di sektor energi, minyak, gas bumi, serta pertambangan agar hasilnya kembali ke rakyat banyak.
Meski mengapresiasi keberanian pemerintah saat ini, Indra memberikan catatan kritis mengenai penyakit birokrasi di tanah air, yakni gejala overregulasi.
Terlalu banyak aturan tumpang tindih yang diterbitkan tanpa fokus jelas justru memicu ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.
Ke depan, kesinambungan paradigma baru ini wajib dikawal ketat, terutama saat Indonesia mulai dipaksa melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil menuju ekonomi hijau.
”Indonesia memiliki potensi besar, termasuk energi panas bumi dan sumber energi alternatif lainnya. Potensi itu harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian ekonomi,” pungkasnya.
