bogortraffic.com, TAMANSARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen memperkuat sinergi dalam menjaga kawasan konservasi, khususnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Komitmen ini dideklarasikan dalam momentum peringatan hari jadi TNGHS ke-34 di Bumi Perkemahan Sukamantri, Tamansari, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan RI (Wamenhut RI) Rohmat Marzuki dan Wakil Bupati Bogor Jaro Ade, bersama jajaran Forkopimcam, akademisi, masyarakat adat kasepuhan, serta organisasi non-pemerintah (NGO).
Wamenhut RI Rohmat Marzuki menegaskan bahwa TNGHS merupakan hutan tropis pegunungan terbesar di Pulau Jawa yang memiliki nilai strategis secara ekologis maupun ekonomi. Kawasan ini memiliki 115 sungai yang menyuplai kebutuhan jutaan masyarakat di Jawa Barat dan Banten.
“Selain fungsi hidrologis, TNGHS juga menjadi habitat satwa kunci yang dilindungi seperti Elang Jawa, Owa Jawa, dan Macan Tutul Jawa. Nilai konservasinya diakui tidak hanya secara nasional, tetapi juga global,” ujar Rohmat Marzuki.
Wamenhut menekankan tiga pilar utama pengelolaan ke depan: penegakan hukum kehutanan, kolaborasi multipihak, serta pendekatan berbasis sains. Ia juga menyoroti penertiban praktik ilegal melalui penguatan satuan tugas dan teknologi Polisi Kehutanan.
“Pemerintah pusat juga menunjukkan komitmen terhadap penertiban praktik ilegal di kawasan hutan melalui penguatan satuan tugas serta peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan dengan dukungan teknologi,” ungkap Rohmat.
Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, yang hadir mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, memberikan apresiasi atas kolaborasi pusat dan daerah. Ia menyebut TNGHS dan Gunung Gede Pangrango sebagai penyangga kehidupan vital bagi warga Bogor.
“Tanpa kawasan konservasi ini, mungkin Bogor dan sekitarnya tidak dapat menikmati kualitas udara dan kesejukan seperti sekarang. Ini adalah benteng ekologis yang harus kita jaga bersama,” tegas Jaro Ade.
Jaro Ade juga menyoroti pentingnya pembenahan zonasi hutan yang partisipatif untuk mengatasi tumpang tindih lahan masyarakat dengan peta konservasi agar tidak menimbulkan konflik sosial.
Sebagai langkah nyata di tingkat daerah, Pemkab Bogor tengah menggencarkan pembangunan hutan kota. Targetnya, setiap kecamatan memiliki minimal satu hektare hutan kota sebagai bagian dari gerakan penanaman ribuan pohon hingga ke tingkat desa.
“Program ini diharapkan dapat bersinergi dengan pengelola kawasan konservasi,” tandas Jaro Ade.
Melalui semangat kolaborasi ini, Pemkab Bogor dan Kementerian Kehutanan optimis TNGHS akan tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang dan menjaga keseimbangan alam di Jawa Barat.
