bogortraffic.com, KABUPATEN BOGOR – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor menemukan adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial (bansos) di Kecamatan Ciomas setelah melakukan verifikasi lapangan terhadap ribuan keluarga penerima manfaat.
Dari total 2.088 penerima, sekitar 20 persen dinilai sudah tidak layak menerima bantuan karena kondisi ekonominya membaik.
Temuan tersebut muncul setelah petugas diminta melakukan pengecekan ulang pasca viralnya video pemasangan stiker keluarga miskin di rumah warga yang memiliki kendaraan dan hunian layak.
Pendamping Sosial Dinsos Kabupaten Bogor wilayah Ciomas, Ramdan Ardi, menjelaskan verifikasi dilakukan dengan metode sampling dan mencocokkan data penerima dengan kondisi riil di lapangan.
“Dari 2.088 penerima, ada sekitar 20 persen yang tidak sesuai. Mereka sebenarnya sudah sejahtera, tapi di sistem masih terbaca sebagai penerima,” ujar Ramdan.
Ramdan menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya muncul pada satu kasus atau satu titik, tetapi ditemukan di berbagai lokasi lain.
Menurutnya, masalah utama berasal dari data lama yang masih digunakan dalam sistem pendataan.
Ia menyebut bahwa ketidaktepatan sasaran terjadi karena data penerima masih merujuk pada basis data yang dikumpulkan saat pandemi Covid-19, termasuk melalui aplikasi Sapa Warga pada 2020.
Meski situasi ekonomi masyarakat telah berubah, pembaruan data belum sepenuhnya dilakukan.
“Covid-nya sudah lewat, tapi bansosnya masih diterima. Ini data lama yang belum terbarui,” ucapnya.
Saat ini data penerima bansos mengacu pada Data Tunggal Sejahtera Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun hasil verifikasi menunjukkan masih terdapat error pada pemetaan peringkat kesejahteraan sosial yang diolah dalam sistem pendataan BPS.
Beberapa warga yang sudah memiliki kendaraan dan rumah layak masih tercatat dalam kategori desil bawah.
“Masih ada data yang tidak sesuai. Peringkat kesejahteraan sosialnya tidak menggambarkan kondisi (di lapangan),” tuturnya.
Ramdan juga mengungkapkan bahwa jumlah pendamping sosial yang terbatas menjadi kendala besar dalam proses validasi data.
Di Kecamatan Ciomas hanya terdapat tujuh petugas yang harus menangani ribuan keluarga penerima manfaat.
“Kendala terbesar itu waktu dan personel. Petugas cuma tujuh orang, sedangkan penerimanya banyak,” kata Ramdan.
Ia menilai pembaruan data seharusnya dilakukan lebih aktif oleh pemerintah pusat mengingat DTSEN menjadi acuan utama penyaluran bansos nasional.
Selain itu, Ramdan mengimbau partisipasi warga yang ekonominya sudah membaik untuk secara sukarela melapor agar dicoret dari daftar penerima bantuan.
“Seharusnya mereka datang dan menyampaikan bahwa sudah tidak layak menerima bansos, datang ke RT, RW, desa, atau kecamatan untuk mengundurkan diri,” ujarnya.
Temuan ini menunjukkan perlunya pembenahan serius dalam sistem pendataan sosial, agar penyaluran bansos dapat lebih akurat dan tepat sasaran, serta memastikan bantuan hanya diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
