bogortraffic.com, TAPANULI UTARA – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa pemulihan dan penjagaan lingkungan hidup merupakan mandat konstitusional yang mutlak dijalankan negara.
Merujuk pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Diaz menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Merawat Bumi Menguatkan Solidaritas Menjaga Masa Depan Bangsa” di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Minggu (11/1/2026).
Di hadapan tokoh masyarakat dan pemuka agama, Wamen LH menekankan bahwa merawat alam adalah implementasi nyata dari Preambule Konstitusi untuk melindungi segenap bangsa.
“Merawat alam ini sebenarnya adalah kewajiban kita yang tertulis jelas dalam Preambule Konstitusi. Bagaimana mungkin kita bisa melindungi segenap bangsa jika kita gagal menjaga rumah tempat mereka tinggal? Itulah mengapa Presiden Prabowo Subianto mencita-citakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi tinggi dan keberlanjutan lingkungan, sesuai mandat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945,” ujar Wamen LH Diaz Hendropriyono dengan tegas.
Strategi Menghadapi Perubahan Iklim
Diaz menjelaskan tantangan global saat ini adalah menahan kenaikan suhu bumi agar tidak melewati ambang batas 1,5^\circ\text{C} guna menghindari bencana hidrometeorologi.
Sebagai langkah konkret, KLH/BPLH telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Senada dengan hal tersebut, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menginstruksikan para kepala daerah untuk memperketat pengawasan reboisasi melalui pola tumpang sari demi mengembalikan fungsi hutan.
Dari sisi tata kelola lahan, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan komitmen kementeriannya untuk merehabilitasi 12,7 juta hektar lahan kritis di seluruh Indonesia.
“Kita harus mengubah cara pandang. Hutan Sumatera bukan hanya produksi kayu, tapi punya fungsi hidrologis yang harus dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana,” jelas Rohmat Marzuki.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan sektor pertanian menjadi garda terdepan pemulihan pasca-bencana melalui program cetak sawah baru demi mewujudkan swasembada pangan.
“Tidak ada bangsa negara lain yang nolongin, kalau kita tidak menolong diri kita sendiri,” tegas Sudaryono.
Acara yang diinisiasi oleh Gerakan Kristen Indonesia Raya (GEKIRA) ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Founder NT Corp Nurdin Tampubolon, serta tokoh agama lainnya.
Kegiatan diawali dengan aksi nyata penanaman satu juta pohon dan penyaluran 10.000 paket sembako bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera sebagai wujud solidaritas.
