bogortraffic.com, JAKARTA— Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU), Ubaidillah Amin alias Gus Ubaid, angkat bicara menanggapi adanya desakan dari beberapa kelompok di Jakarta yang meminta pembatalan program unggulan presiden. Ia menilai usulan penghentian tersebut keliru karena mengabaikan dampak positif nyata di tingkat akar rumput.
Gus Ubaid menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan urat nadi baru bagi pemenuhan gizi anak sekaligus motor penggerak ekonomi masyarakat bawah, terutama di wilayah pedesaan.
“Menurut saya, MBG bukan untuk dihentikan, melainkan terus dievaluasi dan diperbaiki. Jika ada kekurangan dalam pelaksanaan, maka yang perlu dilakukan adalah pembenahan manajemen, penguatan tata kelola, serta penyesuaian titik pelaksanaan agar semakin tepat sasaran,” ujar Gus Ubaid, Sabtu (13/6/2026).
Gus Ubaid mengusulkan agar skema evaluasi program Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk memprioritaskan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sementara untuk wilayah kota-kota besar, pelaksanaannya dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan efektivitas dan kebutuhan rill.
Di wilayah daerah, rantai pasok MBG terbukti menciptakan efek berganda (multiplier effect) karena memotong jalur distribusi pangan:
-
Petani & Peternak Lokal: Sayur, ayam, dan ikan diserap langsung dari hasil panen sekitar kebun.
-
Pelaku Usaha Kecil: Melibatkan warung dan UMKM penyedia jasa boga lokal.
-
Lapangan Kerja Baru: Menyerap tenaga kerja daerah untuk proses masak hingga distribusi.
Sejalan dengan koridor kebijakan Kementerian Keuangan, Gus Ubaid sepakat bahwa efisiensi anggaran negara wajib dilakukan dengan memangkas komponen belanja yang tidak mendesak atau berpotensi menimbulkan pemborosan. Efisiensi harus difokuskan mutlak pada peningkatan kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan anak.
Menariknya, program ini juga membawa dampak sosiologis positif berupa transformasi pengetahuan bagi masyarakat di daerah mengenai manajemen sanitasi dapur modern, pengelolaan limbah yang sehat, dan tata cara menjaga higienitas makanan.
“Bagi pihak-pihak yang meminta MBG dihentikan, saya mengajak untuk turun langsung ke daerah dan melihat dampaknya. Sudah saatnya ekonomi rakyat bawah bangkit. Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal gizi, ekonomi lokal, dan masa depan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
