bogortraffic.com, YOGYAKARTA – Indonesia mulai memetakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) secara spesifik untuk setiap tahapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama.
Kebutuhan tenaga ahli diproyeksikan berkisar dari 105 personel pada fase awal hingga mencapai puncaknya sebanyak 870 personel pada fase komisioning.
Pemetaan tersebut dibahas dalam Simposium Nasional Konsolidasi Pembangunan PLTN yang diinisiasi oleh joint committee Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT PLN (Persero), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.
Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki modal kuat berupa reaktor riset yang dikelola secara mandiri.
“Fondasi riset dan penguasaan teknologi nuklir yang kita miliki didukung oleh pengalaman pengelolaan tiga reaktor riset BRIN serta keterlibatan para ahli lintas institusi membuktikan bahwa kapasitas SDM Indonesia sudah sangat siap,” ujar Amarulla, Selasa (8/9/2026).
Amarulla menambahkan bahwa kehadiran PLTN ditujukan sebagai penyedia energi bersih yang stabil dan terjangkau guna menyokong pertumbuhan industri nasional.
“Pembangunan PLTN adalah demi kesejahteraan masyarakat dan syarat mutlak Indonesia Maju. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyatukan langkah lintas sektoral dan membangun komunikasi publik yang objektif serta transparan,” tegasnya.
Penyiapan SDM diidentifikasi sebagai salah satu komponen pengendali risiko utama (schedule critical path). Oleh karena itu, BRIN mendorong terciptanya kerangka pengembangan SDM nuklir yang terintegrasi (integrated nuclear HRD framework) yang melibatkan perguruan tinggi seperti UGM, ITB, ITS, UNY, hingga Poltek Nuklir.
”Perguruan tinggi pun ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam penyiapan SDM. Program Studi Teknik Nuklir UGM bersama Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), serta dukungan pusat pelatihan seperti PLN Pusdiklat diproyeksikan mengambil peran dalam membangun sistem pendidikan, pelatihan, dan kualifikasi yang terstandarisasi,” tambahnya.
