bogortraffic.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh mengawal pelaksanaan program strategis nasional (PSN) yang menjadi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Menko AHY usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025) lalu.
“Beberapa flagship program yang menjadi arahan prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, seperti pengembangan Giant Sea Wall dari Jakarta hingga Jawa Timur, terus kami kawal dan kembangkan agar konsepnya semakin matang dan bisa segera dijalankan,” ujar Menko AHY.
Selain proyek perlindungan pesisir utara Jawa, Menko AHY juga menyebut dirinya mendapat tugas strategis untuk memimpin pengembangan jaringan Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang akan diperluas hingga Surabaya.
“Kami juga mendapatkan tugas khusus untuk mengawal kelanjutan dari pembangunan kereta api cepat. Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas, tetapi juga membangun dan membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju,” jelasnya.
Empat Fokus Koordinasi Kemenko Infra
Dalam presentasinya di hadapan Banggar DPR RI, Menko AHY menjelaskan empat fokus utama koordinasi Kemenko Infrastruktur, yaitu:
-
Pemerataan pembangunan kewilayahan
-
Penguatan konektivitas dan transportasi multimoda
-
Pembangunan infrastruktur dasar
-
Penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman
Untuk mendukung keempat fokus tersebut, Kemenko Infra mengajukan tambahan anggaran pada APBN 2026.
“Melalui Banggar, kami berharap ada dukungan tambahan anggaran yang memang dialokasikan secara umum untuk mendukung manajemen dan program-program koordinasi,” ucap Menko AHY.
Menko AHY melaporkan bahwa per pertengahan 2025, Kemenko Infra telah merealisasikan sekitar 50 persen dari total anggaran sebesar Rp210 miliar.
Untuk tahun 2026, pihaknya mengajukan tambahan anggaran Rp200 miliar, menjadikan total usulan anggaran menjadi Rp315,9 miliar, dari pagu indikatif sebelumnya Rp115 miliar.
“Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari teman-teman di Banggar, juga dari Kementerian Keuangan,” tutup Menko AHY.
