bogortraffic.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyalurkan bantuan teknis dan logistik skala besar untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Respons cepat ini difokuskan pada pengelolaan sampah pascabencana, pemulihan layanan publik, dan perbaikan tata kelola lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan duka mendalam dan menegaskan komitmen kementerian.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan dan menjadi langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pemulihan pascabencana,” ujar Menteri Hanif Faisol Nurofiq.
Bantuan Teknis Skala Besar dan Alat Pengelolaan Sampah
KLH/BPLH mengirimkan dukungan signifikan, termasuk:
-
Tiga unit dump truck (dua unit dialokasikan untuk daerah prioritas).
-
Tiga unit fasilitas Black Soldier Fly (BSF) untuk pengolahan sampah organik.
-
Satu unit Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk limbah elektronik rumah tangga.
-
Tiga unit excavator dan enam unit mesin senso.
-
Paket bantuan kemanusiaan (logistik kebutuhan pokok, sanitasi, dan obat-obatan).
Mobilisasi alat berat dan kegiatan kemanusiaan ini telah dimulai sejak minggu lalu dan laporannya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Hanif juga memastikan kesiapan menambah mobilisasi alat berat sesuai kebutuhan lapangan dan persetujuan tim tanggap darurat lintas kementerian.
Sebagai bagian dari strategi teknis, KLH/BPLH menerbitkan arahan pemanfaatan timbulan sampah pascabencana, khususnya material kayu dan material alami, agar dapat dikelola sebagai sampah spesifik. Arahan ini bertujuan mempercepat pemulihan lingkungan, mengurangi volume residu TPA, dan mendorong pemanfaatan kembali material.
Penyelidikan Paralel: 8 Entitas Konsesi Dipanggil
Selain fokus pada bantuan pemulihan, KLH/BPLH menegaskan komitmen pada akuntabilitas dan penegakan hukum.
“Terkait banjir di Sumatera Utara, hari ini kami memanggil delapan entitas. Empat entitas telah dipanggil dan diperiksa hari ini, sedangkan empat entitas lainnya dijadwalkan dipanggil besok. Pemanggilan ini ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki konsesi terkait sebagai upaya percepatan penyelidikan dan penyelesaian kasus,” ujar Menteri Hanif.
Menteri Hanif menegaskan bahwa langkah penyelidikan ini dilakukan secara paralel dengan penyaluran bantuan teknis. Penyelidikan ini penting untuk menekan potensi kerusakan lingkungan dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Dalam konteks pengelolaan sampah nasional, KLH/BPLH mencatat capaian penanganan sampah pada November sebesar 24% dan optimistis angka ini akan meningkat pada Desember, seiring semakin banyaknya kabupaten/kota yang menutup TPA terbuka dan menerapkan praktik pengelolaan sampah yang lebih baik.
