bogortraffic.com, JAKARTA— Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) merespons tegas wacana penambahan daftar negara penerima fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia.
Pemerintah diminta tidak gegabah dan melakukan kajian mendalam dari aspek kedaulatan serta keamanan nasional.
Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko, meminta kementerian lembaga terkait untuk mengevaluasi ulang usulan tersebut dengan berkaca pada rekam jejak kebijakan serupa di masa lalu.
”Kami mohon agar hal tersebut dipikirkan lagi, dievaluasi, karena terkait dengan masalah bebas visa kunjungan ini kan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ketika kita bebaskan, itu artinya apa? Kita mengobral negara kita ini. Jadi di mana harga diri bangsa kita kalau seperti itu? Belum lagi nanti masalah keamanan,” tegas Hendarsam di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Hendarsam menggarisbawahi bahwa penambahan usulan bebas visa kunjungan tidak berbanding lurus dengan lonjakan pendapatan negara.
Berdasarkan data historis, saat Indonesia membuka pintu visa seluas-luasnya, kontribusi terhadap kas negara tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
Sebaliknya, ketika pemerintah mengambil langkah berani membatasi fasilitas BVK hanya untuk 16 negara, devisa negara dari sektor pariwisata dan kunjungan asing justru tercatat meningkat drastis.
Kebijakan ini sekaligus menyaring masuknya wisatawan asing agar lebih berkualitas dan minim pelanggaran hukum hukum keimigrasian.
Ditjen Imigrasi menekankan masih banyak instrumen strategis lain yang jauh lebih aman dan efektif untuk menggenjot sektor pariwisata nasional tanpa harus mempertaruhkan kedaulatan negara, antara lain:
Percepatan pembenahan dan modernisasi infrastruktur destinasi wisata daerah.
Perluasan rute penerbangan internasional langsung (direct flight) menuju Indonesia.
Optimalisasi konektivitas transportasi udara antardaerah di dalam negeri.
”Banyak cara untuk meningkatkan pendapatan, bukan dengan kita mengobral, menggratiskan orang-orang itu masuk. Sudah ada kajiannya, banyak sekali yang harus diperbaiki seperti masalah infrastruktur dan akses penerbangan internasional ke sini,” pungkas Hendarsam.
