bogortraffic.com, PADANG – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan normalisasi Sungai Batang Kuranji, khususnya di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, guna mengurangi risiko dampak banjir di Kota Padang.
Langkah ini diambil setelah bencana banjir susulan kembali melanda pada 2 Januari 2026 akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan sungai tersebut meluap.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat melakukan penanganan pascabencana, termasuk upaya normalisasi sungai untuk meminimalkan risiko bencana serupa di masa mendatang.
“Harapan kami agar alur sungai kembali aman dan mampu menampung debit air saat hujan lebat. Tentu prioritas utama adalah keselamatan masyarakat,” kata Menteri Dody.
Fokus Penanganan di Kawasan Batu Busuk
Pelaksanaan normalisasi dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dengan fokus membuka dan mengarahkan alur sungai ke bagian tengah. Kepala BWS Sumatera V, Naryo Widodo, menjelaskan bahwa kondisi sungai di lokasi tersebut sudah berada pada level yang mengancam infrastruktur warga.
“Saat ini kami menangani dengan membuka alur-alur sungai dan mengarahkannya ke tengah, sehingga sisi kiri sungai yang mengancam jalan dan permukiman masyarakat dapat segera ditangani,” jelas Naryo.
Kementerian PU telah menurunkan 11 unit alat berat dari total 15 unit yang direncanakan. Sebanyak 7 unit di antaranya difokuskan di kawasan Batu Busuk. Selain normalisasi, petugas di lapangan tengah berupaya mengembalikan jalan desa yang putus sepanjang 200 meter agar aktivitas warga dapat kembali normal dalam empat hari ke depan.
“Harapan kami, dengan penanganan dari Kementerian PU ini, dampak risiko banjir yang mengancam permukiman maupun jalan masyarakat dapat berkurang,” ujar Naryo.
Naryo mengungkapkan fakta bahwa fungsi Sungai Batang Kuranji saat ini dinilai telah berkurang hingga hampir 50 persen. Oleh karena itu, BWS Sumatera V akan berdiskusi dengan para akademisi untuk merumuskan penanganan sungai yang lebih komprehensif di masa depan.
Kementerian PU juga mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Padang terkait ketersediaan lahan (land clearing) di sepanjang bantaran sungai.
Dukungan ini sangat krusial jika nantinya dilakukan penanganan jangka panjang agar pelaksanaan fisik dapat berjalan lancar tanpa terkendala permasalahan sosial di tengah masyarakat.
