bogortraffic.com, KOTA BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah melakukan penyesuaian kebijakan Work From Home (WFH).
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat guna mendorong efisiensi energi nasional.
Hal tersebut disampaikan Dedie usai menghadiri rapat pembahasan WFH di Balai Kota Bogor, Selasa (24/3/2026).
Kebijakan ini merupakan upaya strategis untuk menekan penggunaan energi yang masih bergantung pada bahan bakar impor, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah Kota Bogor merespons arahan dari pemerintah pusat terkait WFH dalam rangka kita melaksanakan efisiensi, terutama di sumber energi yang masih bergantung kepada BBM impor. Namun, Pemkot Bogor juga menyelaraskan dengan Kepwal Nomor 800.1 Tahun 2025 yang sudah diterbitkan,” ujar Dedie Rachim.
Wali Kota menjelaskan bahwa implementasi WFH akan dilakukan secara bertahap. Pemkot Bogor saat ini sedang melakukan pemetaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memungkinkan untuk menerapkan sistem kerja jarak jauh ini.
Dedie memastikan bahwa sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak akan terdampak oleh kebijakan WFH.
“Kami tentu memerlukan sedikit waktu agar implementasinya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. SKPD yang tidak memungkinkan melaksanakan WFH akan tetap bekerja seperti biasa, seperti di kelurahan, kebinamargaan, dan sektor kesehatan,” jelasnya.
Rencananya, kebijakan baru ini akan mulai diterapkan pada April 2026 dengan skema satu hari kerja di rumah dalam sepekan.
“Konsepnya adalah kita akan melaksanakan satu hari WFH penuh dalam satu minggu, tetapi ini masih dalam proses finalisasi sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Nanti akan diterbitkan Kepwal baru atau revisi Kepwal untuk memastikan hari dan OPD mana saja yang melaksanakan WFH,” ungkap Dedie.
Senada dengan Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menyampaikan bahwa WFH menjadi instrumen efisiensi operasional kantor, mulai dari penggunaan kendaraan dinas hingga konsumsi listrik.
“Ini kan bentuk efisiensi, misalnya mobil dinas bisa disimpan di rumah atau di kantor, lampu kantor dimatikan, dan rapat bisa dilakukan melalui zoom. Untuk sektor pendidikan dan swasta, kita masih menunggu kebijakan dari pusat, jadi saat ini kita fokus pada ASN terlebih dahulu,” ujar Denny Mulyadi.
Denny menegaskan bahwa meskipun bekerja dari rumah, beban kerja dan target output para ASN tidak akan dikurangi.
Pemkot Bogor telah menyiapkan mekanisme absensi berbasis daring untuk memastikan kinerja tetap terpantau.
“Untuk sistem absensi tetap ada, nanti akan disiapkan mekanisme berbasis daring. Dengan adanya WFH ini tidak mengurangi beban kerja, target output, and target lainnya,” pungkasnya.
