bogortraffic.com, KABUPATEN BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana membangun tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di wilayah Cibinong guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Tiga lokasi yang telah ditetapkan sebagai titik pembangunan JPO yakni Pasar Cibinong, Gedung Kesenian menuju Situ Plaza, dan Simpang Tiga Pakansari.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa pembangunan ketiga JPO ini tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan akan didanai melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta.
“Kita hari ini sedang berkomunikasi dengan beberapa pengusaha atau dunia usaha yang ada di Kabupaten Bogor untuk mengajak mereka berpartisipasi menggunakan CSR,” ujar Rudy saat ditemui pada Senin (16/6/2025).
Rencana pembangunan JPO ini, lanjut Rudy, merupakan respons terhadap keluhan masyarakat yang mengeluhkan minimnya akses penyeberangan yang aman di jalan-jalan utama Cibinong.
“Wacana ini muncul karena banyak warga yang kesulitan menyeberang dengan aman. Kita ingin memberi solusi nyata dan cepat,” katanya.
Rudy menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun Kabupaten Bogor secara bersama-sama. Ia mengajak perusahaan-perusahaan lokal untuk aktif terlibat dalam pembangunan infrastruktur publik.
“Yang kita utamakan adalah membangun Bogor hari ini dengan melibatkan sektor swasta sebelum menganggarkan dari APBD,” jelasnya.
Dengan melibatkan sektor swasta untuk pembangunan JPO, Rudy berharap penggunaan APBD Kabupaten Bogor dapat difokuskan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pengentasan stunting, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta pembangunan infrastruktur dasar.
“Sehingga APBD kita bisa lebih dimaksimalkan untuk percepatan penanganan stunting, mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur jalan,” pungkas Rudy.
Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan kolaboratif Pemkab Bogor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tanpa harus membebani anggaran daerah secara langsung.
