bogortraffic.com, BOGOR- Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara.
Dalam tiga tahun terakhir, perusahaan mencatatkan setoran fiskal mencapai lebih dari Rp7,7 triliun, menegaskan posisinya sebagai salah satu kontributor pajak dan pungutan terbesar di sektor perkebunan.
Data terbaru menunjukkan, sepanjang tahun 2024, PalmCo menyetor pajak dan pungutan sebesar Rp4,1 triliun, realisasi tertinggi sejak perusahaan beroperasi. Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp1,83 triliun pada 2023 dan Rp1,81 triliun pada 2022.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menjelaskan bahwa lonjakan kontribusi pajak ini adalah hasil dari transformasi perusahaan pasca restrukturisasi dan penguatan tata kelola yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.
“Kontribusi pajak bukan hanya kewajiban, tetapi bagian dari peran aktif kami dalam pembangunan nasional. Melalui dana publik yang dihasilkan, perusahaan ikut berkontribusi dalam membiayai berbagai program pembangunan negara,” ujar Jatmiko di Jakarta, Senin (8/9).
Rincian pembayaran pajak PalmCo dalam tiga tahun terakhir meliputi:
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Sekitar Rp3,2 triliun.
- Pajak Penghasilan (PPh) badan: Rp2,95 triliun.
- Pungutan ekspor: Lebih dari Rp152 miliar.
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari gaji karyawan: Meningkat hingga Rp406 miliar pada tahun 2024.
Selain itu, PalmCo juga menunjukkan kontribusi fiskal di tingkat daerah melalui peningkatan setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada 2024, pembayaran PBB mencapai Rp402 miliar, meningkat signifikan dari Rp90 miliar pada 2023.
Jatmiko menyebut, ini berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti pendidikan dan infrastruktur.
Ke depan, PalmCo menargetkan peningkatan kinerja keuangan melalui optimalisasi produktivitas dan efisiensi biaya, dengan sasaran rasio Return on Assets (ROA) sebesar 7,5% dalam dua hingga tiga tahun mendatang.
Perusahaan juga akan terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan melalui digitalisasi proses pajak dan koordinasi erat dengan otoritas fiskal.
Peningkatan kontribusi pajak ini menjadi refleksi penting bagi korporasi BUMN perkebunan, yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan bisnis, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
