bogortraffic.com, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) dapat menjadi suplier peralatan produksi pertanian bagi para petani di Indonesia. Langkah ini diambil guna meningkatkan hasil produksi pangan agar lebih melimpah.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) memandang perlunya kolaborasi bersama CCPIT in Indonesia dan Induk Koperasi Unit Desa (KUD) dalam mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Kehadiran CCPIT sebagai organisasi perdagangan terbesar di Tiongkok dinilai mampu membentuk ekosistem ekonomi berkelanjutan.
“Saya meyakini kolaborasi seperti ini bakal memperkuat ekosistem bisnis yang sedang kita bangun bagi Kopdes Merah Putih,” ucap Menkop, usai menerima audiensi dengan Representatif dari CCPIT in Indonesia Mr. Li Feng dan Ketua Induk KUD Portasius Nggedi, di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Menkop Ferry Juliantono menilai sektor pertanian desa memiliki peran vital dalam memperkuat ketahanan pangan nasional apabila dikelola secara kolektif melalui wadah koperasi.
“Karena itu, Kopdes Merah Putih diminta menjadikan pertanian sebagai unit usaha utama,” kata Menkop.
Ia menambahkan bahwa masih banyak potensi sumber daya alam di desa yang belum disentuh secara optimal. Padahal, lahan dan komoditas pertanian di desa dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional sekaligus menciptakan nilai ekonomi tinggi.
“Kalau potensi itu dikelola bersama, dampaknya bisa dirasakan luas, bukan hanya oleh anggota koperasi, tetapi juga masyarakat sekitar,” ucap Menkop.
Lebih lanjut, keterlibatan koperasi dalam pengelolaan pertanian diharapkan menciptakan efek ganda (multiplier effect). Selain meningkatkan produksi, aktivitas ini diyakini mampu membuka lapangan kerja baru dan memperkuat rantai ekonomi lokal secara mandiri.
Strategi pengembangan Kopdes Merah Putih nantinya akan disesuaikan dengan keunggulan spesifik masing-masing wilayah agar lebih tepat sasaran.
“Maka, keberadaan Kopdes Merah Putih harus diarahkan pada pengelolaan potensi spesifik yang dimiliki masing-masing daerah, bukan sekadar menjalankan usaha seragam. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan desa,” ujar Menkop.
