bogortraffic.com, BOGOR- Keberangkatan 133 pegawai dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor menuju Bali untuk mengikuti Workshop Manajemen Psikososial Bagi Korban Bencana menjadi perhatian publik. Meskipun kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penanganan psikososial bagi korban bencana, namun keberangkatan ini menuai kritik, terutama terkait dengan waktu pelaksanaannya di tengah kondisi wilayah yang kerap diterpa bencana alam.
Kegiatan workshop tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta lembaga terkait seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LK2S). Keberangkatan ini pun telah direncanakan sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Bachril Bakri.
“Keberangkatan itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jadi tidak ada kaitannya dengan empati terhadap bencana yang sedang terjadi di Kabupaten Bogor,” ujarnya Pj Bakri saat ditemui di Cibinong, Selasa (12/11/2024).
Meski demikian, pengakuan ini tak lantas meredakan sorotan dari berbagai kelompok masyarakat yang menilai kegiatan tersebut kurang tepat dilaksanakan di tengah situasi darurat.
Sejumlah pejabat di Dinsos Kabupaten Bogor juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait keputusan untuk mengadakan workshop di Bali, dengan alasan logistik atau pertimbangan lainnya.
“Nanti akan saya konfirmasikan ke pimpinan,” kata Kabid Linjamsos Dinsos Kabupaten Bogor, Rahmat Mulyana, saat dimintai keterangan.
Kelompok masyarakat, seperti Masyarakat Pejuang Bogor (MPB), melontarkan kritik tajam terkait pelaksanaan workshop di Bali.
Ketua MPB, Atiek Yulis Setyowati, menilai bahwa acara tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta agar penggunaan anggaran negara tidak dilakukan secara berlebihan.
“Kenapa harus di Bali? Di Bogor juga banyak tempat yang representatif. Acara besar seperti ini tentu menghabiskan banyak biaya. Kami khawatir, ini justru terkesan sebagai ajang jalan-jalan dan menghamburkan uang, sementara banyak warga yang tengah kesulitan akibat bencana,” ungkap Atiek.
Bunda Atiek, yang juga anggota MPB, mengungkapkan keheranannya terkait pemilihan lokasi workshop tersebut. Ia mempertanyakan relevansi kegiatan tersebut dengan kondisi sosial yang ada, terutama mengingat banyak warga yang masih berjuang menghadapi kerawanan sosial dan dampak bencana alam.
“Dinsos seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan. Jangan sampai kegiatan ini malah terkesan tidak empati dan menghabiskan dana yang tidak tepat guna,” tambahnya.
Keberangkatan pegawai Dinsos ini masih menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, yang berharap agar pemerintah daerah lebih fokus pada upaya penanganan langsung terhadap masalah sosial yang ada, termasuk ancaman bencana yang terus mengintai wilayah Kabupaten Bogor.
