bogortraffic.com, KARAWANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jawa Barat, M Ade Afriandi, mengapresiasi kedewasaan demokrasi warga Karawang menyusul pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di kabupaten tersebut.
Berdasarkan data rekapitulasi sementara, tingkat partisipasi masyarakat menembus angka rata-rata di atas 80 persen. Ade menyoroti dua desa yang dinilainya sangat menonjol dalam gelaran yang berlangsung Minggu, 28 Desember 2025 tersebut.
“Partisipasi pemilih di Desa Cadaskertajaya mencapai angka fantastis 91 persen dari 2.478 pemilih. Sementara Desa Balongsari mencatatkan kehadiran 84,11 persen dan Desa Tanjungmekar sebesar 82 persen,” jelasnya mengutip data pemantauan hingga Minggu pukul 15.00 WIB.
Inklusivitas dan Layanan Jemput Bola
Selain antusiasme tinggi, aspek inklusivitas menjadi poin evaluasi positif. Di Desa Wanakerta, panitia menyediakan fasilitas khusus dan layanan jemput bola bagi warga berkebutuhan khusus agar tetap bisa menyalurkan hak suaranya.
“Seperti di Wanakerta, TPS-nya sudah ramah penyandang disabilitas. Ada langkah konkret dari KPPS, misalkan menyediakan kursi roda ataupun petugas khusus yang siap mengantar dan membantu pemilih penyandang disabilitas maupun lansia. Ini inisiatif kemanusiaan yang patut dicontoh,” jelas Ade.
Terdapat 9 desa yang menggelar Pilkades digital ini, yaitu Desa Sarimulya, Cikampek Utara, Cikampek Selatan, Wanakerta, Tanjungmekar, Balongsari, Payungsari, Cadaskertajaya, dan Tunggarengger.
Efisiensi Anggaran: Hemat hingga 90 Persen
Pimpinan DPRD Jabar, Ono Surono, turut memberikan apresiasi. Ia berharap modernisasi sistem pemilihan ini mampu melahirkan pemimpin desa yang berkualitas untuk menghadapi tantangan wilayah industri.
“Kabupaten Karawang adalah wilayah dengan potensi industri yang sangat pesat, namun masih menghadapi permasalahan seperti kemiskinan. Harapan saya, terpilih kepala desa yang visioner, yang mampu mengoordinasikan segala peluang dan menyelesaikan permasalahan di desanya dengan sebaik-baiknya,” jelas Ono Surono.
Ono juga menyoroti penghematan anggaran yang sangat signifikan melalui sistem elektronik ini dibandingkan metode konvensional.
“Penerapan sistem elektronik ini berawal dari kepedulian kami terhadap biaya penyelenggaraan yang cukup mahal. Satu TPS secara konvensional bisa menghabiskan Rp25 juta. Dengan sistem elektronik ini, kita bisa menghemat hingga sepersepuluhnya saja per TPS atau hemat biaya 90%,” ujarnya.
Berbeda dengan uji coba sebelumnya di Indramayu, di Karawang sistem ini diterapkan secara menyeluruh. Ono menilai sistem offline ini aman dan layak menjadi rujukan nasional untuk pemilu yang lebih besar.
“Jika di tingkat desa dengan dinamika politik yang paling sensitif saja bisa berhasil, maka sangat mungkin diterapkan ke Pemilu Legislatif, Pilpres, hingga Pilkada,” tegas Ono Surono.
