bogortraffic.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD dan Bapperida Kabupaten Sambas pada Kamis (4/12/2025) lalu.
Pertemuan strategis ini bertujuan untuk melakukan konsultasi serta koordinasi terkait usulan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2026 di wilayah perbatasan tersebut.
Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal, serta Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra.
Dalam sambutannya, Deputi Nazib menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk membuka ruang bagi aspirasi daerah, khususnya wilayah yang masuk dalam kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Kami di Kemenko Infra sangat terbuka terhadap berbagai usulan dan masukan dari daerah, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga terus mengupayakan agar daerah 3T memperoleh akses pembangunan yang setara dengan wilayah lainnya,” ujar Deputi Nazib.
Potensi Sambas dan Kawasan Pertumbuhan Nasional
Delegasi Kabupaten Sambas memaparkan sejumlah potensi unggulan daerah yang meliputi sektor pariwisata, kawasan hutan lindung, hingga produksi garam. Namun, potensi-potensi tersebut diakui masih terkendala oleh terbatasnya akses jalan dan teknologi pengelolaan.
Merespons hal tersebut, Deputi Nazib menjelaskan bahwa Kabupaten Sambas telah ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan dalam RPJMN 2025–2029. Wilayah ini mencakup Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh-Aruk sebagai kawasan afirmasi dan Kawasan Transmigrasi (KT) Gerbang Mas Perkasa.
“Pertemuan hari ini tentu akan kami tindak lanjuti. Saya bersama tim akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendorong pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan di Kabupaten Sambas. Dengan demikian, sektor pariwisata, industri, dan fasilitas umum bisa meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Wajah Indonesia di Kalimantan Barat
Staf Khusus Herzaky Mahendra Putra menambahkan bahwa Kabupaten Sambas merupakan wajah Provinsi Kalimantan Barat sekaligus wajah Indonesia di perbatasan. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas dasar seperti transportasi, sekolah, dan rumah sakit menjadi harga mati.
Herzaky menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan oleh Menko AHY guna memastikan pembangunan yang inklusif.
“Dari pertemuan ini, kami telah mendengar langsung kebutuhan prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sambas. Melalui Deputi 1 Kemenko Infra serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, kami akan berupaya mendorong pengembangan potensi daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” ujar Herzaky, yang juga merupakan putra daerah Sambas.
Sebagai informasi, Herzaky telah beberapa kali melakukan kunjungan kerja di “Ekor Borneo” tersebut untuk mengawal Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 terkait jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan, serta Inpres Jalan Daerah demi memperkuat konektivitas antarwilayah.
Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Sambas, di antaranya Wakil Ketua II Sehan A. Rahman, Wakil Ketua III Ferdinan, Ketua Komisi III Supni Alatas, Wakil Ketua Komisi III Rahmadi, beserta jajaran anggota DPRD dan perwakilan Bapperida Kabupaten Sambas.
