bogortraffic.com, JAKARTA – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai Indonesia masih berada dalam kondisi aman dari potensi darurat energi meskipun ketegangan konflik antara AS-Israel dan Iran terus meningkat di Timur Tengah.
Hingga saat ini, pemerintah memastikan belum memiliki rencana untuk merombak postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun kebijakan subsidi energi.
Purbaya menegaskan bahwa kekuatan fiskal Indonesia masih cukup tangguh untuk meredam tekanan global.
Pemerintah memilih untuk mempertahankan kebijakan yang ada selama fluktuasi harga minyak dunia masih dalam batas wajar.
“APBN kita masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyaknya tinggi sekali,” ujar Purbaya di kantornya, Rabu (25/3/2026).
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kondisi regional, di mana Filipina telah menetapkan status darurat energi nasional sejak 24 Maret 2026 akibat gangguan pasokan bahan bakar.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa indikator “darurat” bagi Indonesia lebih menitikberatkan pada ketersediaan stok atau supply, bukan sekadar kenaikan harga.
Menurutnya, selama rantai pasok energi menuju tanah air tetap terjaga, maka status darurat belum mendesak untuk ditetapkan.
“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” jelasnya.
Terkait asumsi makro, Menkeu mengungkapkan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP) saat ini bertengger di kisaran USD 74 per barel.
Angka ini memang sedikit melampaui asumsi awal APBN yang berada di level USD 70 per barel. Namun, selisih tersebut dinilai masih sangat bisa dikelola oleh pemerintah.
“Iya (74 dolar AS per barel) sampai sekarang. Jadi kan melewati (asumsi APBN) 4 dolar kira-kira, kan? Itu yang dihitung. Nanti kalau naiknya ini (tinggi) baru kita hitung lagi berapa,” tambahnya.
Mengenai subsidi BBM, Purbaya meminta semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil langkah drastis yang dapat mengganggu stabilitas anggaran nasional.
“Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini,” tegas Purbaya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mencermati dinamika geopolitik global dan dampaknya terhadap rantai pasok energi guna memastikan kesiapan Indonesia menghadapi segala kemungkinan di masa depan.
