bogortraffic.com, BOGOR – Direktur Rehabilitasi Mangrove, Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa target rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare masih tetap menjadi acuan utama pemerintah.
Namun, ia menekankan bahwa pendekatan untuk mencapai target tersebut perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Sampai hari ini target 600 ribu hektare masih hidup. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara mencapainya? Ini yang sedang kami review,” ujar pria yang akrab dipanggil Tito di Media Center Kementerian Kehutanan Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa selama ini pendekatan yang digunakan untuk memenuhi target rehabilitasi lebih banyak terfokus pada kegiatan penanaman mangrove.
Namun, kenyataannya di lapangan tidak semua wilayah memungkinkan untuk langsung dilakukan penanaman, terutama yang berada di kawasan hutan produksi dan berada di bawah pengelolaan Balai Besar Pengelolaan Hutan Produksi (BBPH).
“Faktanya, BBPH itu tidak bisa langsung menanam. Hampir di semua lokasi harus melalui proses hukum, penataan program perhutanan sosial, dan lain sebagainya. Jadi 600 ribu hektare ini tidak bisa dilaksanakan hanya oleh struktur pemerintah pusat,” jelasnya.
Dari total target, sekitar 400 ribu hektare dianggap memungkinkan untuk dikerjakan bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Namun, setelah diseleksi lebih lanjut, hanya sekitar 250 ribu hektare yang benar-benar bisa dikelola langsung saat ini.
Lebih lanjut, Tito menyoroti pentingnya pendekatan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove.
Ia menegaskan bahwa setiap intervensi harus memperhatikan hak-hak masyarakat, baik yang tinggal di dalam kawasan hutan negara maupun di luar.
“Hak masyarakat di dalam kawasan hutan negara berbeda dengan yang di luar. Di kawasan hutan negara, hak tersebut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya masyarakat lokal. Solusinya adalah dengan memberikan akses keluar melalui program perhutanan sosial, bukan kepemilikan,” terangnya.
Untuk mendukung penerimaan masyarakat terhadap program rehabilitasi, Kemenhut mengembangkan pendekatan silvofishery—konsep pemanfaatan kawasan pesisir dengan menggabungkan aspek perikanan dan kehutanan.
Program ini menjadi jembatan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan tujuan konservasi lingkungan.
“Kita tidak bisa hanya bicara manfaat ekologis seperti mencegah abrasi. Yang paling penting bagi masyarakat adalah soal ekonomi. Kalau tidak ada cuan, besok tidak bisa makan,” ujarnya blak-blakan.
Sebagai contoh, ia menyebutkan keberhasilan proyek percontohan silvofishery di Subang, Jawa Barat, yang menunjukkan peningkatan produktivitas 2–3 kali lipat meski luasan tambak berkurang.
Model ini sedang diujicobakan untuk direplikasi di wilayah lain melalui kerja sama dengan ASEAN dan pendanaan internasional.
“Fokus kita bukan lagi ekstensifikasi melainkan intensifikasi perikanan. Tambaknya boleh berkurang, tapi hasilnya harus meningkat,” pungkas Tito.
