bogortraffic.com, JAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk menindaklanjuti pengusutan kayu gelondongan yang muncul di tengah bencana banjir di wilayah Sumatera.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat membentuk satuan tugas (satgas) gabungan untuk menyelidiki asal-usul kayu gelondongan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pelanggaran.
“Sesuai dengan beberapa temuan yang kemudian menjadi atensi dari Bapak Presiden, tentunya kami menyambut baik dan akan melakukan kerja sama dengan menteri kehutanan dan tim untuk membantu satgas gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan dan terjadinya beberapa jembatan, beberapa rumah dan korban jiwa yang muncul,” kata Jenderal Sigit saat jumpa pers bersama Menhut di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).
Kayu-kayu gelondongan tersebut ditemukan setelah banjir bandang menerjang sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Temuan ini menguatkan dugaan adanya kegiatan ilegal atau pelanggaran tata kelola hutan yang membuat gelondongan tersebut terbawa arus hingga menyebabkan kerusakan infrastruktur.
“Karena adanya temuan-temuan kayu yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran. Oleh karena itu, kita akan melakukan pendalaman lebih dahulu bersama-sama dengan tim,” ujar Kapolri.
Kapolri menegaskan bahwa pihaknya telah mengerahkan personel untuk melakukan investigasi langsung di lapangan.
Penyidik diminta melakukan pemetaan menyeluruh terhadap lokasi-lokasi dengan potensi pelanggaran serta mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mengungkap asal-usul kayu tersebut.
“Beberapa hari ini, kita sudah turunkan personel dan kita nanti akan bergabung dengan tim dari Kemenhut bila perlu dengan satgas lain yang bergabung sehingga kerja tim bisa lebih cepat dan segera bisa kita infokan,” ucapnya.
Dengan dibentuknya satgas gabungan ini, proses investigasi diharapkan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, mengingat peristiwa banjir bandang telah menyebabkan kerusakan parah, mulai dari jembatan, rumah warga, hingga menimbulkan korban jiwa.
Kolaborasi antara Polri dan Kementerian Kehutanan menjadi langkah strategis untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan terkait pengelolaan hutan.
