Rupiah Anjlok, Ekonom Tegaskan Indonesia Jauh dari Krisis 1998

Ilustrasi pecahan mata uang dolar AS dan rupiah.

bogortraffic.com, JAKARTA— Di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan dunia, berbagai indikator makro menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global masih berada dalam kondisi yang kokoh.

Pelemahan nilai tukar rupiah saat ini murni dipicu oleh faktor eksternal (global shock) dan bukan karena masalah struktural dalam negeri.

Bacaan Lainnya

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, mengimbau masyarakat untuk tidak merespons fluktuasi pasar dengan kepanikan yang berlebihan.

Menurutnya, pondasi ekonomi nasional saat ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan situasi krisis moneter tahun 1998 silam.

​”Yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis. Karena itu, yang lebih penting adalah menjaga optimisme yang rasional berdasarkan data dan fundamental ekonomi yang ada,” ujar Josua dalam diskusi Economic Talk, Jumat (5/6/2026).

​Josua menjelaskan, keperkasaan dolar AS didorong oleh kebijakan suku bunga tinggi di negara maju serta memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang ikut mengerek harga minyak dunia.

​“Kombinasi dari semua inilah yang menyebabkan dollar-nya naik dan minyaknya naik. Pelemahan rupiah saat ini bersifat global shock, dolar AS menguat terhadap semua mata uang dunia,” jelasnya.

​Kendati demikian, tameng ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat. Sektor perbankan nasional sangat sehat, likuiditas terjaga, inflasi terkendali, dan aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan performa positif yang menandakan tingginya kepercayaan investor.

​Kunci kokohnya stabilitas domestik juga ditopang oleh koordinasi yang apik antar-otoritas keuangan negara yang saling melengkapi dalam meredam gejolak:

  • ​Kementerian Keuangan: Fokus mengamankan kebijakan fiskal dan kesehatan APBN.
  • ​Bank Indonesia (BI): Menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar.
  • ​Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Mengawasi stabilitas sektor jasa keuangan dan pasar modal.

​Menanggapi implementasi beberapa program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, Josua menilai publik tidak bisa menghakimi hasilnya dalam jangka pendek.

Program-program tersebut merupakan investasi struktural jangka panjang untuk mendongkrak kualitas SDM dan menggerakkan ekonomi daerah, sehingga efektivitasnya baru akan terlihat dalam jangka menengah hingga panjang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan