Terapkan WFH bagi ASN, Pemkot Bogor Berhasil Hemat Anggaran Operasional Rp900 Juta Per Bulan

Pemkot Bogor hemat anggaran Rp900 juta/bulan berkat WFH ASN. Wali Kota Dedie Rachim pastikan pengawasan ketat via koordinat lokasi & pelayanan publik tetap terjaga.

bogortraffic.com, KOTA BOGOR  – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, mencatatkan langkah signifikan dalam efisiensi keuangan daerah. Melalui kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkot Bogor berhasil menghemat anggaran operasional hingga hampir Rp900 juta setiap bulannya.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjelaskan bahwa efisiensi tersebut bersumber dari penghematan berbagai komponen belanja rutin kantor serta mobilitas pegawai selama bekerja dari kediaman masing-masing.

Bacaan Lainnya

Usai melakukan peninjauan ke salah satu rumah ASN di Kota Bogor, Jumat (10/4/2026), Dedie memaparkan bahwa penurunan biaya terlihat jelas pada penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar kendaraan operasional maupun pribadi.

“Secara akumulatif, efisiensi bisa mencapai hampir Rp900 juta per bulan. Itu dari akumulasi hanya eselon III ke bawah,” kata Dedie Rachim.

Kebijakan WFH ini menyasar ASN eselon III ke bawah dengan proporsi sekitar 9 persen dari total pegawai, atau sebanyak 1.054 orang. Pengurangan aktivitas di kantor secara otomatis menekan biaya pemeliharaan gedung dan penggunaan aset daerah secara efektif.

Meski bekerja dari rumah, Dedie memastikan produktivitas ASN tetap terjaga. Pemkot Bogor menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi yang terintegrasi untuk mencegah adanya penyalahgunaan waktu kerja.

ASN wajib melakukan absensi sebanyak tiga kali dalam sehari dengan sistem koordinat lokasi yang terkunci pada kediaman masing-masing, serta diwajibkan memberikan laporan kerja secara berkala.

“Dan ini harus dipastikan pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan koordinat kediaman masing-masing,” ujarnya.

Wali Kota menekankan bahwa penghematan anggaran ini tidak dilakukan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Skema WFH telah dirancang sedemikian rupa agar fungsi pelayanan tidak terganggu.

Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang tetap berjalan dengan baik di Kota Bogor. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan manajemen kerja yang fleksibel namun tetap akuntabel dan hemat biaya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan