bogortraffic.com, BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah melakukan inventarisasi lahan milik pemerintah yang berada di sepanjang sempadan Sungai Cileungsi dan Cikeas.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan program normalisasi sungai guna mengatasi persoalan banjir yang rutin melanda wilayah timur Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
Muji Lestari, perwakilan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, menjelaskan bahwa inventarisasi lahan tersebut dilakukan atas instruksi langsung dari Bupati Bogor Rudy Susmanto.
“Bupati telah menginstruksikan untuk menginventarisir aset daerah di sempadan sungai. Ini penting agar normalisasi bisa dilakukan tanpa harus menanggung biaya besar untuk pembebasan lahan,” ujar Muji di Cibinong, Minggu (4/5).
Dari perhitungan awal, biaya pembebasan lahan untuk normalisasi di wilayah Kabupaten Bogor saja diperkirakan mencapai Rp370 miliar. Jika digabung dengan kebutuhan di wilayah Kota Bekasi, total biayanya bisa mencapai Rp700 hingga Rp800 miliar.
“Timeline dari pemerintah pusat ditargetkan, Desember 2025 inventarisasi lahan sudah harus rampung,” tambah Muji.
Di Kabupaten Bogor, proses normalisasi sungai akan difokuskan di dua desa di Kecamatan Gunungputri, yaitu Desa Bojongkulur dan Desa Ciangsana, yang selama ini menjadi kawasan rawan banjir.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyatakan bahwa penanganan banjir Sungai Cileungsi dan Cikeas sudah masuk dalam perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.
“Sudah dirancang oleh Kementerian PU, termasuk normalisasi, pelebaran sungai, hingga pembangunan folder,” kata Ajat.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan utama masih terletak pada pembebasan lahan.
“Pembebasan lahan jadi kosering harapannya. Kementerian PU sudah menyusun rencana Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) untuk mengatasi hal ini,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bogor juga telah menerbitkan surat tanggap darurat transisi dan pemulihan pada Maret lalu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir.
Pembangunan kolam retensi di kawasan hilir Sungai Cileungsi dan Cikeas juga akan dioptimalkan. Kolam retensi ini dipandang penting dalam mengendalikan aliran air dari hulu ke hilir.
“Konsep kita zero run off, artinya air hujan tidak boleh langsung mengalir ke sungai begitu saja. Kolam retensi menjadi solusi wajib di wilayah pengembangan,” tegas Ajat.
Upaya ini diharapkan mampu mempercepat penanganan banjir dan meminimalisir dampak yang selama ini dirasakan warga di wilayah terdampak, khususnya di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
