bogortraffic.com, KANUPATEN BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resmi membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.
Pembentukan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Bogor bersama Kejaksaan Negeri Bogor, Kodim, Polres Bogor, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bogor.
Satgas dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan diperkuat oleh unsur Polres Bogor, Kodim Bogor, serta BPN. Tim ini bertugas mempercepat implementasi program nasional pembangunan KDMP hingga ke tingkat desa.
Langkah tersebut merupakan bagian dari agenda daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dan mempercepat penyediaan sarana koperasi di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjelaskan bahwa peran satgas akan berfokus pada percepatan sosialisasi dan pemetaan aset.
“Satgas telah memimpin rapat mingguan untuk mengevaluasi setiap aspek pembangunan koperasi Merah Putih, mulai dari aset desa hingga pengembangan ekonomi lokal,” kata Rudy, Selasa (25 November 2025).
Menurut Rudy, satgas telah bergerak ke 416 desa dan 19 kelurahan untuk melakukan sosialisasi program sekaligus menginventarisasi aset yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi operasional koperasi.
Agenda penting berikutnya yaitu peletakan batu pertama pembangunan koperasi Merah Putih di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, pada 29 November 2025, yang rencananya akan dilakukan bersama Menteri Koperasi. Pembangunan serupa juga akan dimulai di beberapa titik lain secara bertahap.
“Target jangka panjang program ini yaitu, 435 koperasi Merah Putih akan dibangun di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, mencakup 416 desa dan 19 kelurahan,” jelas Rudy.
Untuk mendukung skema pembangunan tersebut, Satgas juga tengah menginventarisasi aset pemerintah daerah yang dapat dijadikan modal ataupun fasilitas awal operasional koperasi.
Rudy menegaskan, program ini tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga sebagai akselerasi transformasi ekonomi masyarakat desa.
“Kami berharap, ini bisa memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan dan kelurahan, sekaligus mendukung kebijakan nasional Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Terkait pendanaan, pemerintah memastikan bahwa alokasi anggaran berasal dari pemerintah pusat, dengan Satgas bertugas melakukan pengawasan ketat dan memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan manfaat nyata bagi masyarakat.
