PHRI Minta Pemprov Jabar Kaji Ulang Larangan Study Tour: Berdampak Langsung ke Ekonomi Masyarakat

PHRI Minta Pemprov Jabar Kaji Ulang Larangan Study Tour: Berdampak Langsung ke Ekonomi Masyarakat

bogortraffic.com BOGOR– Larangan kegiatan study tour oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai tanggapan serius dari pelaku usaha pariwisata. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan kebijakan tersebut, khususnya bagi sektor perhotelan dan pariwisata.

Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, mengatakan kebijakan tersebut sebaiknya dipertimbangkan ulang secara matang, mengingat study tour merupakan salah satu penyumbang pergerakan ekonomi lokal.

Bacaan Lainnya

“Kita melihatnya kalau dari sisi pandang kita kan study tour itu tidak ada sesuatu yang negatif ya, tapi karena kepala daerah itu adalah pemimpinnya dan mereka sepertinya leluasa untuk melakukan, mengeluarkan kebijakan apapun, kita sulit berdebat,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).

Yusran menjelaskan bahwa kegiatan study tour selama ini tidak selalu berdampak negatif, seperti yang kerap muncul di media sosial. Justru menurutnya, ada sisi positif yang besar terutama dari segi ekonomi daerah dan keberlangsungan pelaku usaha wisata.

“Masalah study tour ini memiliki berbagai banyak pandangan kan, termasuk yang kita dengar dari Mendikbud sendiri mengatakan tidak melarang kegiatan tersebut,” tambahnya.

Ia menilai larangan total study tour akan memberi dampak langsung kepada sektor perhotelan, restoran, dan destinasi wisata, yang sangat bergantung pada kunjungan rombongan, khususnya dari sekolah-sekolah.

Yusran pun mendorong agar pengambilan kebijakan dilakukan dengan pendekatan yang adil dan menyeluruh, tanpa mengesampingkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih berjuang pulih.

“Karena kita melihat bahwa kondisinya juga tidak baik-baik saja sekarang. Mendapatkan lapangan pekerjaan sulit, mempertahankan usaha juga tidak mudah di situasi saat ini. Tapi kembali lagi, kalau kepala daerah memutuskan, tentu kita tidak bisa berbuat banyak,” tuturnya.

PHRI berharap ada ruang dialog antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, agar solusi yang diambil bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak—terutama masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan