​DPR RI Dorong Sinergi Daerah Demi Dongkrak Industri Film Nasional Berbasis Kearifan Lokal

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief

bogortraffic.com, JAKARTA— Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menegaskan pentingnya eksplorasi budaya daerah sebagai fondasi utama untuk memperkuat konten lokal dan kolaborasi lintas wilayah.

Langkah ini dinilai krusial guna mempercepat pertumbuhan industri film nasional berbasis kearifan lokal agar tidak hanya terpusat di ibu kota.

Bacaan Lainnya

​Pernyataan tersebut disampaikan Hendry di sela kunjungan kerja Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (Panja KDFN) DPR RI ke Yayasan Sinema Yogyakarta, penyelenggara Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF), Sabtu (6/6/2026).

​Menurutnya, wilayah seperti Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk menjadi simpul baru perfilman tanah air jika digarap dengan serius.

​”Saya melihat peluang kerja sama strategis antara daerah, pemerintah pusat, serta pelaku industri untuk pengembangan dan distribusi film nasional. Selama ini eksplorasi film berbasis kearifan lokal masih kurang dan distribusi film belum merata di setiap daerah,” ungkap Hendry.

​Hendry menekankan bahwa pertumbuhan industri yang merata harus diawali dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Kerja sama dengan ekosistem film yang sudah matang seperti JAFF dapat membuka jalan lewat program roadshow, kurasi film, hingga inkubasi komunitas kreatif.

​DPR mendorong adanya program magang dan pelatihan intensif agar para sineas daerah memiliki standar teknis serta manajerial yang kompetitif di pasar global.

​”Kalau kita ingin industri ini tumbuh merata, maka harus dimulai dari daerah. Transfer pengetahuan dan pengalaman sangat penting. SDM kita harus naik kelas. Tidak cukup hanya kreatif, tetapi juga harus memiliki standar teknis dan manajerial yang baik,” ujarnya.

​Lebih lanjut, Komisi VII DPR RI mengajak pemerintah untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara Asia yang telah sukses membangun ekosistem sinema kuat:

  • ​Korea Selatan: Melindungi karya domestik lewat kebijakan kuota layar bioskop.
  • ​India: Memperluas ekspansi dan jaringan bioskop hingga ke wilayah kelurahan/daerah terpencil.
  • ​Filipina: Membangun pusat film komunitas yang diakomodasi langsung oleh pemerintah.

​Hendry menambahkan, kehadiran pemerintah daerah juga sangat dinanti untuk bertindak sebagai fasilitator dan akselerator.

Dukungan nyata tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian insentif pajak hiburan, penyediaan ruang kreatif gratis, hingga fasilitasi promosi festival film lokal secara berkelanjutan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan