Dibutuhkan Bimbingan Teknis Implementasi Pemenuhan dan Pengasuhan Hak Anak

Bimbingan Teknis Implementasi Kebijakan Layanan Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Bagi SDM Lembaga Profesi yang diselenggarakan Kementerian PPPA di Hotel D'Ayana, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/06/2024). (Foto: Dok. Asosiasi Dosen Indonesia)

bogortraffic.com, BOGOR – Pengasuhan dan pemenuhan hak anak menjadi prioritas Pemerintah dalam menyongsong generasi Indonesia Emas. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi, untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Kerja sama antara Pemerintah dan lembaga nonpemerintah memerlukan acuan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaannya.

“Bimbingan teknis berkaitan dengan output dari implementasi, terutama dalam isu pemenuhan hak dan pengasuhan anak,” kata Dr. Titik Haryati, M.Pd, Ketua Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Radikalisme, dan Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Implementasi Kebijakan Layanan Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Bagi SDM Lembaga Profesi yang diselenggarakan Kementerian PPPA di Hotel D’Ayana, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/06/2024).

Berita Lainnya

Menurut Titik, isu anak sangat penting karena berkaitan dengan masa depan Indonesia. Dengan adanya sinergi antara Pemerintah dan lembaga nonpemerintah, pemenuhan hak anak bisa dilakukan secara masif.

“Hak asuh anak ini menjadi pekerjaan rumah kita dengan harapan akan lahir sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Asisten Deputi PHA Atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian PPPA, Suhaeni, S.Sos menjelaskan bahwa pengasuhan anak berkaitan dengan posisi ibu dalam keluarga.

Menurutnya, pemenuhan hak anak akan meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak.

“Kita dari Kementerian memfokuskan pada pencegahan perkawinan anak yang menjadi problem serius bagi isu pengasuhan anak,” tegasnya saat memberikan materi dalam acara tersebut.

Angka perkawinan anak terus mengalami penurunan dari 8,06% pada 2022 menjadi 6,92% pada 2023. Meski data tersebut melampaui target Kementerian, namun di lapangan masih ditemukan perkawinan anak yang tidak tercatat.

“Oleh sebab itu, secara regulasi sudah cukup kuat, tetapi masih dibutuhkan peraturan teknis,” tambahnya.

Selain isu perkawinan anak, pengasuhan anak di tempat kerja juga menjadi salah satu perhatian Pemerintah. Kementerian PPPA menyelenggarakan daycare di lingkungan kerja untuk memastikan pemenuhan hak anak mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

ADI sebagai lembaga profesi mendukung Pemerintah agar pemenuhan hak anak bisa terus meningkat dan berkualitas. Bimbingan Teknis yang digelar juga melibatkan organisasi profesi lain seperti PERADI, asosiasi guru, ikatan perawat anak, dan masih banyak lagi. Tujuan dari bimbingan teknis ini adalah agar kolaborasi bisa meluas dan melibatkan banyak pihak.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan