bogortraffi.com, BOGOR- Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong transformasi digital di Indonesia, khususnya dalam layanan administrasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam langkah terbaru, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) RI, Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa masyarakat kini dapat mengurus semua keperluan administratif, mulai dari pernikahan hingga kematian, secara online melalui ponsel.
Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk memudahkan perjalanan hidup warga Indonesia. Dengan sistem ini, layanan yang terintegrasi akan mencakup semua fase kehidupan, mulai dari kelahiran, pendidikan, kepemilikan kendaraan, hingga urusan kematian.
“Kami senang dan mengapresiasi beberapa pemerintah daerah yang telah mengintegrasikan layanan ini,” kata Anas saat Rapat Koordinasi Nasional P2DD di Kempinski, Jakarta.
Salah satu keunggulan dari sistem ini adalah kemudahan dalam melangsungkan pernikahan. Anas menyoroti bahwa banyak kelengkapan administrasi yang sebelumnya menyulitkan kini dapat diselesaikan secara online. Hal ini memberikan kemudahan bagi pasangan yang ingin menikah tanpa harus repot mengurus berbagai dokumen secara manual.
“Ini sangat memudahkan, terutama dalam mengurus syarat-syarat administrasi,” tuturnya.
Dalam era digital ini, Anas juga mengungkapkan pentingnya identitas kependudukan digital. Sebelumnya, masyarakat sering kesulitan membawa KTP fisik, terutama saat bepergian menggunakan transportasi umum. Dengan pengenalan Identitas Kependudukan Digital (IKD), proses ini menjadi lebih sederhana, meskipun pengurusannya masih memerlukan kunjungan ke kelurahan dan kantor pelayanan.
Saat ini, pemerintah sedang melakukan uji coba sistem layanan terintegrasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan hanya dengan menggunakan ponsel.
“Kami sedang menguji coba sistem ini agar masyarakat bisa mengubah identitas mereka secara praktis, termasuk pengajuan perceraian, pengurusan sakit, hingga kematian,” ujar Anas. Ini adalah langkah signifikan dalam meringankan beban administratif bagi masyarakat.
Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen untuk membangun portal nasional yang terintegrasi dengan portal pemerintah daerah. Portal ini akan mencakup Digital ID yang menjamin identitas dalam era digital, Data Exchange Platform untuk menghubungkan berbagai informasi, dan Digital Payment yang memungkinkan transaksi instan dan aman. Semua inisiatif ini sejalan dengan UU 1/2024 tentang ITE dan UU 27/22 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), menjadikan Indonesia semakin siap menghadapi tantangan digitalisasi.
