bogortraffic.com, JAKARTA— Gelombang gerakan pekerja nasional tidak hanya berfokus pada isu regulasi upah, melainkan turut mengambil sikap tegas dalam pembenahan draf penegakan hukum tata negara.
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia secara resmi mendeklarasikan di mana koalisi buruh dukung pemberantasan korupsi secara total di bawah komando Presiden Prabowo Subianto serta institusi Polri.
Sikap makro ini diambil sebagai respons langsung atas dinamika gesekan politik dan penegakan hukum lintas lembaga yang viral di ruang publik belakangan ini.
”Kaum buruh berada di baris belakang mendukung penuh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas segala bentuk kasus korupsi dan melawan praktik oligarki. Siapa pun yang terbukti bersalah dari hulu ke hilir wajib dihukum tanpa tebang pilih,” tegas Presiden PPMI-KBMI, Daeng Wahidin, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Daeng menjabarkan bahwa komitmen aliansi pekerja ini selaras dengan draf pidato kebangsaan Presiden Prabowo pada peringatan Hari Koperasi Nasional yang menabuh genderang perang terhadap mafia anggaran.
Di sisi lain, kaum pekerja menyoroti pentingnya keharmonisan di internal aparat penegak hukum (APH). Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, mengingatkan bahwa ego sektoral maupun perseteruan antarlembaga hanya akan memperlemah benteng pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tuntutan Buruh: Mendesak draf kekompakan dan soliditas penuh antara unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung.
Dampak Makro: Penegakan hukum yang bersih dan transparan menjadi garansi mutlak bagi terciptanya iklim investasi yang sehat.
Secara spesifik, koalisi buruh memberikan draf dukungan khusus kepada Kapolri beserta jajarannya untuk membersihkan sektor manufaktur dan kawasan industri dari praktik pungutan liar (pungli) dan tindak pidana korupsi birokrasi.
Sektor buruh menilai praktik lancung ini tidak hanya membebani biaya operasional dunia usaha, tetapi memiliki korelasi linear yang merugikan nasib para pekerja di lantai pabrik.
”Praktik korupsi dan pungli di lingkungan industri berdampak langsung pada rapuhnya draf keuangan perusahaan. Ketika beban non-teknis ini membengkak, efisiensi ekstrim berpotensi dilakukan oleh manajemen, yang pada akhirnya berujung pada ancaman badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para buruh,” pungkas Mirah.
