bogortraffic.com, JATINANGOR – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Koperasi ini ditetapkan sebagai instrumen baru penguatan ekonomi desa sekaligus penopang stabilisasi inflasi nasional.
Menkop Ferry menekankan bahwa tahap percepatan pembangunan fisik, seperti gerai dan gudang, menjadi kunci operasionalisasi koperasi desa secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
“Pada Rapat Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan target seluruh pembangunan fisik Koperasi Desa bisa selesai dan siap beroperasi pada Maret 2026,” kata Menkop Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kampus IPDN, Jatinangor, Senin (27/10).
Guna mencapai target operasional Maret 2026, Menkop meminta dukungan seluruh pemerintah daerah untuk membantu inventarisasi tanah yang akan digunakan.
Setiap harinya, dibutuhkan pendataan minimal 1.000 titik tanah di daerah-daerah agar pembangunan dapat segera dilakukan.
Hingga Oktober 2025, Menkop mengungkapkan, sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota.
Menkop Ferry menegaskan bahwa setelah Kopdes/Kel Merah Putih beroperasi, koperasi ini dipastikan akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga pangan hingga inflasi.
“Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa,” kata Menkop Ferry.
Selain itu, Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai offtaker dari hasil produksi masyarakat (sektor perkebunan, pertanian, hingga kerajinan).
Produk tersebut dapat disimpan di dalam gudang yang dikelola Kopdes untuk didistribusikan kembali saat terjadi gejolak harga.
“(Contohnya) gabah dari petani bisa dibeli oleh Koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” jelasnya.
Kopdes juga dapat menjadi lembaga ekonomi terbawah yang dapat langsung menjadi channel distribusi terhadap program-program pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi ke masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang turut hadir dalam acara tersebut, menilai peran koperasi desa sangat strategis dalam pengendalian inflasi di daerah, yang mana target tahunan pemerintah adalah 2,5\% \pm 1\%.
“Problem selama ini ketika kita melakukan intervensi harga salurannya belum tentu sampai ke desa. Maka kuncinya adalah Koperasi Desa,” kata Menteri Tito.
Menutup sambutan, Menkop Ferry berharap operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih secara nasional di tahun 2026 mendatang akan membantu pencapaian target pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi 8 persen dan swasembada pangan nasional.
