bogortraffic.com, BOGOR – Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) berencana menormalisasi harga tanah untuk menekan harga rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Upaya ini dilakukan agar harga rumah menjadi terjangkau.
“Harga rumah itu bukan karena teknologi dan konstruksinya (yang mahal), tapi karena harga tanah yang tidak masuk akal, sehingga tanah memang harus distabilkan oleh pemerintah,” jelas Wamen PKP Fahri Hamzah dalam Diskusi Publik di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Fahri menjelaskan, Presiden Prabowo mendorong pemanfaatan tanah negara untuk meminimalisasi harga.
Ia juga menyebut konsep sewa jangka panjang bisa menjadi nol, sehingga biaya yang perlu ditanggung masyarakat hanya biaya konstruksi.
Fahri Hamzah mencontohkan rumah percontohan seharga Rp50 juta yang dibangun oleh Semen Indonesia Group.
Menurutnya, rumah bisa dibangun dengan biaya konstruksi rendah, menunjukkan bahwa faktor utama mahalnya harga rumah adalah tanah.
Ketua REI 2019-2023, Paulus Totok Lusida, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat untuk merealisasikan program 3 juta rumah.
Ia juga menyinggung tantangan regulasi, khususnya dengan pemerintah daerah, yang seringkali menghambat.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menegaskan bahwa program 3 juta rumah menjadi prioritas karena masih ada 35% masyarakat yang tinggal di hunian tak layak.
Ia menyebut program ini sebagai bagian dari upaya Pemerintahan Presiden Prabowo untuk membawa kesejahteraan dengan mengalokasikan APBN ke program-program unggulan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
