bogortraffic.com, JAKARTA – Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) secara resmi memulai penyelidikan antidumping KADI melalui mekanisme peninjauan kembali (interim review) terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan (Hot Rolled Coil/HRC) asal Belarus dan Kazakstan pada Kamis (12/11/2026).
Langkah ini diambil menyusul temuan indikasi awal adanya perubahan keadaan (changes of circumstances) pada perdagangan produk baja tersebut yang memengaruhi margin dumping di pasar Indonesia.
Menurut Ketua KADI Frida Adiati, ditemukan indikasi awal perubahan keadaan (changes of circumstances) HRC asal negara impor yang memengaruhi margin dumping di Indonesia.
“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan adanya bukti awal yang cukup mengenai adanya perubahan keadaan pada perdagangan HRC asal Belarus dan Kazakstan ke Indonesia yang dapat menyebabkan adanya perubahan besaran margin dumping,” jelas Frida.
Klasifikasi Pos Tarif dan Dasar Hukum Penyelidikan
Produk HRC dari kedua negara asal impor masuk dalam 18 pos tarif, yakni klasifikasi Harmonized System (HS) 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, ex7208.90.10, ex7208.90.20, dan ex7208.90.90 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2024 yang diubah menjadi PMK Nomor 31 Tahun 2026.
Penyelidikan ini dilakukan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan. Frida mengatakan, penyelidikan dilakukan terhadap produk impor HRC periode 1 Juli 2025–31 Juni 2026 selama kurun waktu maksimal 12 bulan sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2026.
KADI telah menginformasikan dimulainya penyelidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang diketahui, termasuk industri dalam negeri, importir, serta perwakilan negara Belarus dan Kazakstan. Informasi juga disampaikan kepada perwakilan pemerintahan Belarus dan Kazakstan di Indonesia dan Kedutaan Besar RI di Belarus dan Kazakstan.
