bogortraffic.com, ANTALYA – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia resmi mengumumkan kontribusi berbasis hasil tahap kelima (Results-Based Contribution atau RBC 5) senilai 100 juta dolar AS di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Kamis (12/11/2026). Melalui kesepakatan strategis ini, Norwegia mengakui capaian nyata Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Energi dan Lingkungan Hidup pada sambutannya menyampaikan “Indonesia menyambut baik kontribusi berbasis hasil kelima senilai USD 100 juta dari Norwegia—yang melengkapi dukungan sebelumnya sebesar USD 216 juta—sebagai wujud kepercayaan atas capaian penurunan emisi terverifikasi Indonesia. Komitmen ini memperkuat langkah nyata kami di lapangan, mulai dari penambahan 70.000 personel perlindungan hutan hingga pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), guna memastikan tercapainya target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 demi kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, dan iklim global”.
Dalam pesan video yang ditayangkan di Paviliun Indonesia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Norwegia. Menurut Menhut, kontribusi kelima ini merupakan pengakuan atas kerja sehari-hari para petugas kehutanan dan masyarakat setempat dalam menjaga dan mengelola hutan secara lestari. Ia menekankan bahwa Indonesia menentukan prioritas penggunaan kontribusi sesuai kebijakan nasional dan mengelolanya secara transparan dan akuntabel.
Menhut menyoroti empat prioritas agar manfaat kontribusi ini dapat dirasakan dalam jangka panjang, yakni pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemulihan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada hutan.
“Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus memperkuat pemantauan hutan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan para mitra agar kemajuan yang dicapai dapat dipercaya dan diukur,” ujar Menhut.
Apresiasi Norwegia dan Pelibatan Masyarakat Sekitar Hutan
Pandangan tersebut juga ditegaskan oleh Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, yang mengapresiasi pencapaian Indonesia serta menyampaikan bahwa “Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan yang ambisius dan langkah-langkah yang terarah dapat memberikan hasil yang signifikan bagi iklim, alam, dan masyarakat. Melalui kontribusi ini, kami mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam melindungi hutan,”.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia menyatakan bahwa ”Keberhasilan kerja sama Indonesia–Norwegia tidak hanya diukur dari capaian penurunan emisi maupun pembayaran berbasis hasil, tetapi juga dari terjaganya integritas lingkungan, perlindungan ekosistem, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat”.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, yang mewakili pemerintah Indonesia pada acara tersebut, mencontohkan peran Masyarakat Peduli Api dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, pengetahuan warga setempat turut membantu menjaga hutan dari ancaman kebakaran. “Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan harus menjadi mitra dalam konservasi dan pengelolaan hutan lestari, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghidupan mereka,” ujar Wamenhut.
Pemerintah Norwegia berkomitmen memberikan total 100 juta dolar AS untuk kontribusi tahap kelima ini dengan kontribusi per ton CO2eq senilai 10 dolar AS. Nilai ini meningkat dari sebelumnya senilai 5 dolar AS per ton CO2eq untuk empat tahap kontribusi sebelumnya. RBC tahap lima ini merupakan penghargaan Norwegia atas upaya Indonesia dalam upaya penurunan emisi CO2 untuk kurun waktu 2020 – 2023.
Sebelum pengumuman tahap kelima ini, Indonesia telah menerima total 216 juta dolar AS dari Norwegia melalui empat tahap kontribusi. Kontribusi tersebut diberikan atas penurunan emisi Indonesia yang telah diverifikasi untuk periode 2016–2017 hingga 2019–2020.
Wamenhut menekankan bahwa tindak lanjut RBC 5 perlu memperjelas tanggung jawab setiap pelaksana dan memastikan penggunaan dana dilaporkan secara terbuka. Melalui pemantauan berkala, Kementerian Kehutanan ingin memastikan dukungan tersebut menjangkau masyarakat di sekitar hutan dan memperkuat upaya Indonesia agar pada 2030 sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap lebih banyak gas rumah kaca daripada yang dihasilkannya.
