bogortraffic.com, JAKARTA – Komite Hukum Federasi Futsal Indonesia (FFI) menegaskan bahwa wacana penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) maupun penyampaian aspirasi anggota wajib ditempuh melalui mekanisme resmi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI. Penegasan tersebut disampaikan secara resmi guna menanggapi dinamika serta wacana pelaksanaan KLB yang berkembang di lingkungan futsal nasional belakangan ini.
Komite Hukum mengingatkan bahwa FFI adalah organisasi yang independen. Seluruh urusan keorganisasian FFI diatur dalam AD/ART yang disahkan bersama oleh Anggota FFI dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026.
“AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama,” ujar Ketua Komite Hukum FFI, Bapak Deny Susanto.
Syarat dan Mekanisme Penyelenggaraan KLB FFI
Komite Hukum menjelaskan bahwa KLB merupakan organ dan mekanisme internal FFI. Sesuai ART Pasal 31 ayat (2) huruf c, KLB dapat diselenggarakan atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif, atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh Anggota FFI yang memiliki hak suara.
Anggota FFI yang memiliki hak suara adalah Asosiasi Futsal Provinsi dan Klub Futsal Profesional yang memenuhi ketentuan AD/ART. Permintaan KLB diajukan secara tertulis kepada FFI, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan memuat agenda sesuai kewenangan KLB. Permintaan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh FFI.
“Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional,” tambah Deny Susanto.
