bogortraffic.com, ANTALYA – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia mengambil langkah konkret dalam mempercepat kerja sama karbon bilateral berdasarkan Pasal 6.2 Persetujuan Paris melalui penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Rabu (11/11/2026).
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menekankan bahwa kesepakatan ini perlu diwujudkan menjadi aksi mitigasi yang kredibel dan mendukung pencapaian target iklim nasional.
MOPA ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), yang bertindak sebagai trustee Norwegian Article 6 Climate Action (NACA) Fund. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri LH/Kepala BPLH Republik Indonesia, Moh Jumhur Hidayat, bersama Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland.
Kesepakatan ini menindaklanjuti perjanjian bilateral Pasal 6.2 Persetujuan Paris antara Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dan Kementerian Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia. Penandatanganan MOPA juga menindaklanjuti Mutual Expression of Intent antara PLN dan GGGI yang ditandatangani pada COP30 di Belém, Brasil, pada 2025.
“Prioritas kami adalah mewujudkan kerja sama internasional menjadi aksi mitigasi yang kredibel dan mendukung pencapaian target iklim Indonesia. Penandatanganan ini merupakan langkah konkret implementasi kerja sama Indonesia–Norwegia di bawah Pasal 6.2 Persetujuan Paris. Pelaksanaannya harus menghasilkan pengurangan emisi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tetap menjaga integritas lingkungan,” tutur Menteri Jumhur.
Pembiayaan Karbon untuk Pengembangan Energi Bersih
Melalui Generation-Based Incentive (GBI) Programme, dukungan pembiayaan karbon dikaitkan dengan pengurangan emisi yang telah diverifikasi. Pada tahap awal, program berfokus pada pembangkit listrik tenaga surya terapung yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai untuk mendukung penurunan emisi di sektor ketenagalistrikan, dengan target pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂e.
Pembiayaan karbon diharapkan dapat membantu pengembangan proyek energi bersih yang menghadapi kendala kelayakan finansial, sehingga proyek yang belum dapat berjalan dengan pembiayaan konvensional memiliki peluang untuk direalisasikan.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyambut baik penandatanganan kesepakatan strategis ini sebagai wujud nyata dukungan finansial bagi transisi energi di Indonesia.
“Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Pembiayaan karbon akan membantu proyek-proyek yang terkendala kelayakan finansial agar dapat dibangun. Dengan demikian, kerja sama ini dapat menghasilkan lebih banyak listrik bersih, memperkuat ketahanan energi, dan mengurangi emisi,” ungkap Menteri Sigrun.
Pelaksanaan kerja sama ini memerlukan kesiapan otorisasi, pencatatan, pelacakan, dan akuntansi atas pengurangan emisi yang ditransfer secara internasional. Pengaturannya perlu selaras dengan ketentuan nasional dan kerangka Pasal 6.2 Persetujuan Paris, dengan tetap memperhatikan pencapaian target iklim Indonesia.
Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola karbon Indonesia, termasuk pengoperasian Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk mendukung integritas unit karbon. Penyiapan pengaturan registri mencakup pencatatan dan pelacakan hasil mitigasi yang ditransfer secara internasional atau internationally transferred mitigation outcomes (ITMOs), dengan memperhatikan ketentuan interoperabilitas dengan Article 6.2 International Registry yang dikelola Sekretariat UNFCCC.
Penyiapan pelaksanaan juga mencakup penyusunan GBI Programme Rulebook sebagai acuan bersama mengenai persyaratan program dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penyusunannya perlu selaras dengan ketentuan nasional dan kerangka kerja sama bilateral.
Selain melibatkan PLN sebagai pelaksana program, penyiapan kerja sama ini didukung koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KLH/BPLH, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Koordinasi ini dilakukan agar pelaksanaan kerja sama sejalan dengan kebijakan nasional.
Sebagai tindak lanjut penandatanganan, Pemerintah Indonesia bersama PLN, GGGI, dan pihak Norwegia akan melanjutkan penyelesaian pengaturan teknis dan operasional program. KLH/BPLH akan berpartisipasi dalam proses tersebut sesuai kewenangannya bersama kementerian terkait.
