bogortraffic.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kebijakan tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan mengubah iklim usaha maupun aktivitas ekspor yang selama ini dijalankan pelaku usaha.
Melalui kebijakan yang akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027 tersebut, PT DSI akan berperan sebagai perantara tunggal. Namun, Mendag Busan menekankan, eksportir tetap memiliki keleluasan penuh untuk berhubungan langsung dengan buyer, menyepakati kontrak bisnis, dan mengirim barang sebagaimana biasanya.
Penegasan tersebut disampaikan Mendag Busan dalam Sosialisasi Perkembangan Implementasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis pada Jumat (6/11/2026).
“Per 1 Januari 2027, PT DSI menjadi perantara tunggal ekspor. Bapak dan Ibu eksportir tetap melakukan aktivitas ekspor seperti sekarang. Jadi, ketika eksportir bernegosiasi, transaksi antara eksportir dan buyer tetap sama. Prosedur ekspor juga tidak berubah,” ungkap Mendag Busan.
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026, Kemendag akan menyesuaikan Permendag Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 yang mengatur komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
“Dengan perubahan PP, maka Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 akan disesuaikan. Tambahan yang harus diketahui adalah, setelah perizinan (ekspor) dari Kemendag selesai, eksportir akan mengikuti proses clearance melalui PT DSI,” kata Mendag Busan.
Terkait ketentuan masa berlaku Eksportir Terdaftar (ET) yang habis pada 31 Desember 2026, Kemendag meminta pelaku usaha menyesuaikan pengajuannya.
“Untuk eksportir yang memiliki ET sebelum 1 Juni, secara otomatis dengan perubahan Permendag masa berlaku diperpanjang sesuai masa berlaku tiga tahun dipotong yang sudah berjalan. Namun, eksportir yang memiliki ET mulai 1 Juni, maka sesuai dengan Permendag yang baru nanti, eksportir harus mengajukan kembali,” jelas Mendag Busan.
Mendag menambahkan bahwa kajian aturan DHE SDA juga dilakukan guna memastikan keselarasan dengan perjanjian perdagangan internasional serta mengusulkan penambahan negara yang memperoleh pengecualian.
“Kami bersama-sama telah mengkaji usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian. Kebijakan ini telah memperhatikan kesesuaiannya dengan perjanjian perdagangan internasional yang berlaku. Harapan kami, ekspor Indonesia dapat terus meningkat,” ujar Mendag Busan.
