bogortraffic.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengkritik tajam alokasi anggaran sebesar Rp103 miliar di Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang diperuntukkan bagi pembuatan podcast, video, dan media sosial.
Kritik tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Mufti menilai anggaran sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan anggota koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih.
“Nah, kemudian selanjutnya saya juga cermati dari halaman 17 ada anggaran 103 miliar untuk podcast dan video dan lain sebagainya. Di sini rakyat hari ini tidak perlu, Pak, podcast video. Sudah bapak tinggal numpang saja ke apa namanya sekarang semudah itu mengupload sesuatu melalui TikTok, melalui media sosial. Kenapa menghabiskan anggaran sebut besar hanya untuk sebuah pencitraan begitu,” katanya.
Ia mendesak pihak Kemenkop untuk memaparkan secara rinci penggunaan dana Rp103 miliar tersebut serta mempertanyakan urgensinya di tengah kebutuhan mendesak penguatan ekonomi warga.
“Nah, maka kami pengin dijelaskan soal halaman 17 yang soal 103 miliar itu secara spesifik untuk apa saja sih? Kenapa sih harus sebesar itu? Kenapa sih duit sebesar ini tidak kemudian buat kegiatan-kegiatan yang betul-betul berdampak langsung bagi kesejahteraan anggota koperasi di Koperasi Desa Merah Putih untuk bagaimana mendorong agar koperasi ini betul-betul segera berjalan, segera berdampak bagi anggota koperasi Desa Merah Putih,” tambahnya.
Mufti menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR penting untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran belanja negara tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Nah, ini kami minta dijelaskan agar rakyat kita, kami Komisi 6 sebagai perwakilan rakyat di tempat ini bisa memahami, bisa mengerti bahwa Rp1 rupiah uang rakyat yang diberikan kepada Koperasi Desa Merah Putih, kepada Menteri Koperasi betul-betul bisa berdampak bagi kesejahteraan rakyat.” tukasnya.
Ia pun menyatakan bahwa DPR tidak akan bersikap pasif dalam mengawal penganggaran program-program kementerian.
“Eh kami ingin bahwa Komisi 6 tidak hanya menjadi tukang stempel. Kalau kemarin tidak perlu ada tanya jawab, kami bisa memahami,” tegasnya.
