JAKARTA – Partai Demokrat mengumumkan bahwa bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon wakil presidennya.
Dalam siaran pers yang dirilis oleh Partai Demokrat, Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya menjelaskan bahwa Anies menghubungi AHY pada 12 Juni 2023 dan menyampaikan keinginannya.
“Anies menyatakan bahwa ia dianjurkan oleh orangtuanya dan guru spiritualnya untuk berpasangan dengan AHY sebagai calon wakil presiden.” Kata Teuku
Teuku Riefky Harsya melanjutkan, pada 14 Juni 2023, Anies secara resmi memilih AHY sebagai calon wakil presidennya.
Keputusan ini telah disampaikan kepada beberapa pemimpin partai koalisi, termasuk Surya Paloh dari Partai NasDem, Salim Segaf Al Jufri dari PKS, serta AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Dalam hal ini, langsung kepada Surya Paloh (Ketum NasDem), Salim Segaf Al Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS) dan Ahmad Syaikhu (Presiden PKS), serta kepada AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” imbuhnya.
Menurut Anies, kata Teuku, para pimpinan partai politik itu tidak ada penolakan. Anies pun, sambung dia, menyampaikan beberapa alasan mengapa memilih AHY sebagai cawapres.
Salah satu alasan penting adalah bahwa AHY dinilai memiliki keberanian dan bersedia menghadapi risiko, termasuk situasi ketika Partai Demokrat menghadapi ancaman pengambilalihan oleh Moeldoko melalui peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Teuku Riefky Harsya menambahkan bahwa setelah pemilihan cawapres, KPP yang terdiri dari PKS, Demokrat, dan Tim 8, sepakat untuk segera mendeklarasikan koalisi mereka, termasuk pengumuman resmi mengenai calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.
Namun, deklarasi ini terhambat, dan Teuku menduga bahwa Anies Baswedan menunda deklarasi atas permintaan Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem. Hal ini menciptakan perbedaan pandangan dan melanggar prinsip kesetaraan dalam koalisi.
“Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi,” kata dia.
Meskipun demikian, Tim 8 menganggap waktu deklarasi sebagai hal yang penting, dan mereka telah berkomunikasi dengan para pemimpin partai untuk menentukan waktu deklarasi. Tim 8 mendapat persetujuan dari SBY dan Salim Segaf Al Jufri, namun Surya Paloh menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada Tim 8.
Teuku Riefky Harsya mengonfirmasi bahwa Anies dan Tim 8 telah merencanakan deklarasi pada awal September 2023, tetapi kemudian terjadi perubahan fundamental dalam bentuk kesepakatan di antara NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendukung pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Hal ini menciptakan pergeseran dinamika dalam pembentukan koalisi.
