bogortraffic.com, BOGOR – Isu dugaan adanya 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif mencuat setelah anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menyebut terdapat ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (15/9/2025). Namun, BGN menegaskan bahwa tidak ada dapur fiktif dalam pelaksanaan program MBG.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan dugaan tersebut timbul karena adanya usulan titik SPPG yang memang sudah terdaftar di portal mitra, tetapi belum ditindaklanjuti dengan pembangunan.
“Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG,” ujar Sony di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Sony memaparkan, setiap pendirian SPPG wajib melewati sejumlah tahapan, mulai dari verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan. Jika progres pembangunan masih nol persen, sistem otomatis mengembalikan status usulan ke tahap awal.
“Saat ini BGN telah melakukan review terhadap usulan dengan status persiapan namun progres pembangunannya nol persen. Usulan tersebut dikembalikan statusnya oleh sistem ke tahap awal, yaitu verifikasi pengajuan,” jelasnya.
Sony menambahkan, dana MBG tidak mungkin dicairkan tanpa mekanisme resmi. Pencairan hanya bisa dilakukan melalui akun virtual dengan persetujuan perwakilan yayasan sebagai maker dan Kepala SPPG sebagai approver.
Selain itu, BGN juga mencatat adanya 3.520 komplain terkait program ini. Dari jumlah tersebut, 3.470 sudah direspons, dan 1.942 mitra telah mengirimkan bukti valid berupa video pembangunan SPPG.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga transparansi.
“Kami pastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,” ucapnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, turut meluruskan isu 5.000 dapur fiktif tersebut. Menurutnya, istilah “fiktif” hanya berlaku jika SPPG sudah operasional, menerima dana, tetapi tidak melaksanakan kegiatan.
“Yang dimaksud Pak Nurhadi ini adalah banyak pihak yang booking titik untuk membangun SPPG, tetapi kemudian tidak melakukan kegiatannya di lapangan. Itu yang kemudian ditemukan BGN,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, BGN menerapkan kebijakan roll back atau memutar ulang status usulan. “Ditemukan 5.000 titik yang dipesan mitra, tapi lebih dari 20 hari tidak ada kegiatan, sehingga sistem mengembalikannya ke proses pengajuan,” jelasnya.
Dadan menegaskan, mitra yang statusnya kembali ke pengajuan tidak diperkenankan melakukan aktivitas apapun karena belum diverifikasi. “Jadi, 5.000 itu bukan fiktif, tapi mitra yang kena proses roll back,” tandasnya.
