bogortraffic.com, KOTA BOGOR- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor akan digelar pada 27 November 2024. Dalam menyambut momen demokrasi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, atas instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah memperkuat Desk Pilkada bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan kelancaran pemilihan.
Pada rapat koordinasi (Rakor) terpadu Desk Pilkada 2024 yang digelar di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, terungkap bahwa ada 815.249 warga Kota Bogor yang terdaftar sebagai pemilih dan siap memberikan suaranya pada 27 November.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, yang memimpin rapat tersebut, berharap tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat. “Pada Pilpres lalu, tingkat partisipasi mencapai 84,77 persen. Semoga kali ini bisa lebih tinggi,” ujar Hery, Jumat (1/11/2024).
Hery menjelaskan, ada 10 poin utama dalam penguatan Desk Pilkada Kota Bogor yang disiapkan dengan matang. Poin pertama adalah kesiapan logistik, seperti kotak suara, surat suara, dan bilik suara, yang harus didistribusikan tepat waktu ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kedua, kesiapan TPS. Kota Bogor memiliki sekitar 1.530 TPS yang tersebar di enam kecamatan. Hery meminta TPS ditempatkan di lokasi strategis dan mudah diakses, serta meminta KPU dan para camat untuk mempersiapkan langkah mitigasi di TPS yang dianggap rawan bencana mengingat musim hujan diperkirakan mencapai puncaknya pada hari pemilihan.
Pada poin ketiga, Hery menekankan pentingnya kesiapan Petugas Pemungutan Suara (PPS) dengan pelatihan rutin agar proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan lancar.
Keempat, Hery mendorong pelaksanaan sosialisasi pemilu secara masif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk informasi tentang lokasi TPS dan pentingnya menggunakan hak suara pada Pilkada kali ini.
Hery juga meminta kesiapan sistem penghitungan suara yang andal, baik manual maupun digital, sebagai poin kelima. Ia berharap tidak terjadi kendala dalam proses penghitungan, sebagaimana pernah terjadi pada Pemilu Legislatif sebelumnya.
Poin keenam dan ketujuh berkaitan dengan pengawasan kecurangan serta kesiapan keamanan yang menjadi tanggung jawab Bawaslu dan aparat keamanan dari TNI-Polri. Hal ini juga sejalan dengan poin kedelapan, yakni upaya pencegahan penyebaran hoaks dan informasi yang dapat mengganggu jalannya Pilkada.
Selanjutnya, di bidang kesehatan, Hery meminta kesiapan agar petugas KPPS dan warga yang dirawat di rumah sakit tetap dapat berpartisipasi dalam pemilu.
“Segera bangun komunikasi dengan seluruh rumah sakit di Kota Bogor, terutama untuk Kepala Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bogor,” tegasnya.
Terakhir, Hery memastikan netralitas ASN dan lembaga terkait dalam pelaksanaan Pilkada ini. Ia menekankan, jika ada bukti ketidaknetralan, maka tindakan akan diambil sesuai peraturan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, kepala dinas terkait, dan camat.
