bogortraffic.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan segera membentuk Panitia Pengadaan Tanah guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan hal ini seusai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/24).
“Setiap pembangunan infrastruktur dan kewilayahan sangat membutuhkan dua instrumen utama, yaitu tanah dan tata ruang,” ujar Nusron dalam rapat tersebut.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan fokus pada empat jenis infrastruktur. Pertama adalah infrastruktur berbasis connectivity, seperti jalan tol dan pelabuhan.
“Kami harus memetakan terlebih dahulu. Langkah awal ATR/BPN adalah mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk mendukung proyek-proyek strategis ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengadaan tanah dapat bersumber dari tanah negara maupun tanah yang telantar. Jika proyek melibatkan lahan milik masyarakat, pemerintah akan menerapkan skema ganti untung demi menjaga keadilan.
Selain infrastruktur konektivitas, Menteri Nusron juga menyebut tiga fokus lainnya: infrastruktur untuk swasembada tanah, swasembada energi, dan hilirisasi.
“Keempat program ini tentunya membutuhkan ketersediaan lahan yang memadai. Oleh karena itu, pengadaan tanah menjadi prioritas,” tambahnya.
Sementara itu, Menko AHY dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa tanpa lahan yang jelas dan legal, pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan dengan baik.
“Tanpa kepastian hukum atas lahan, pembangunan tidak akan optimal. Pengelolaan tanah tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga demi kesejahteraan rakyat,” ungkap AHY.
Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
