bogortraffic.com, BOGOR- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memberikan apresiasi tinggi terhadap layanan angkutan umum Biskita Transpakuan di Kota Bogor, Jawa Barat. Penilaian positif ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan rute, penanganan di lapangan, hingga komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mendukung pengelolaan angkutan umum.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Angkutan BPTJ, Solihin Purwantara menyatakan bahwa Kota Bogor telah menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan angkutan umum dengan skema pembelian layanan atau Buy The Service (BTS) di wilayah Bodebek. Hal ini menjadikan Kota Bogor sebagai ikon pengelolaan trayek BTS terintegrasi yang patut dicontoh oleh kota-kota lain di sekitarnya.
“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang luar biasa antara BPTJ dan Pemkot Bogor, terutama Dinas Perhubungan Kota Bogor, yang telah mendukung penuh program ini selama lebih dari tiga tahun,” ujar Solihin dalam kunjungannya ke Kota Bogor, Senin (11/12/2024).
Ia juga menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam implementasi layanan angkutan ini tidak bisa diselesaikan tanpa peran aktif Wali Kota dan Dinas Perhubungan setempat.
Layanan Biskita Transpakuan pertama kali diresmikan pada 2 November 2021 oleh Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Kepala BPTJ Polana B. Pramesti. Layanan ini merupakan BTS pertama di wilayah Bodebek, dan hingga kini sudah memiliki empat koridor dengan 49 unit armada. Mulai 20 Mei 2023, Biskita Transpakuan resmi menjadi layanan berbayar dengan tarif Rp4.000 per penumpang. Untuk pelajar, lansia, dan difabel, tarif khusus Rp2.000 diterapkan sejak 18 September 2023.
Sejak tarif berbayar diberlakukan, jumlah penumpang di setiap koridor menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di Koridor 1, jumlah penumpang naik 18,33% dari 69.920 menjadi 82.736 penumpang. Koridor 2 mencatatkan peningkatan terbesar, yaitu 27,18% dari 100.326 menjadi 127.590 penumpang. Sementara itu, Koridor 5 dan 6 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 16,52% dan 48,25%.
Solihin menambahkan, berdasarkan data yang ada pada September 2024, load factor atau tingkat keterisian angkutan di setiap koridor juga menunjukkan tren positif. Koridor 1 mencatatkan angka 65,23%, Koridor 2 melebihi target dengan 111,89%, Koridor 5 mencapai 49,67%, dan Koridor 6 23,65%.
Sebagai langkah lebih lanjut, pada 7 November 2024, BPTJ secara resmi menyerahkan pengelolaan Biskita Transpakuan kepada Pemkot Bogor. Penyerahan ini ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPTJ dan Dinas Perhubungan Kota Bogor.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pemkot Bogor, khususnya Wali Kota dan Kadishub, yang dapat menyediakan layanan angkutan umum massal secara mandiri. Ini merupakan pencapaian besar dalam penyelenggaraan transportasi publik di Kota Bogor,” tutup Solihin.
Ke depannya, BPTJ berencana menyusun buku pedoman yang akan membantu pemerintah daerah dalam mengelola layanan BTS, termasuk tata cara pengelolaan, perencanaan, serta integrasi layanan angkutan massal. Hal ini diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan layanan angkutan umum yang efisien dan berkelanjutan di seluruh daerah.
