bogortraffic.com, BOGOR — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hal ini dinilai sebagai kunci utama percepatan pembangunan nasional serta implementasi program prioritas Presiden.
Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Acara besar ini dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya keselarasan visi, konsistensi kebijakan, serta soliditas pelaksanaan program pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
Menyelaraskan Kebijakan Nasional dan Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menilai Rakornas sebagai forum strategis untuk memastikan agenda besar pembangunan nasional dapat diterjemahkan secara konkret dan seragam hingga ke tingkat paling bawah di daerah.
“Rakornas ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan dengan pelaksanaan program prioritas nasional. Presiden menekankan keselarasan visi, konsistensi kebijakan, serta soliditas implementasi di lapangan sebagai kunci menghadirkan lompatan pembangunan yang nyata,” ujar Menko AHY.
Fokus pada Kedaulatan Pangan dan Energi
Lebih lanjut, pembahasan dalam Rakornas 2026 ini diarahkan pada percepatan implementasi program nasional, penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif.
Sinergi antara pusat dan daerah ditekankan sebagai fondasi agar pembangunan berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab berbagai tantangan bangsa di masa depan.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih, para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran TNI dan Polri dari seluruh Indonesia untuk memastikan kolaborasi lintas institusi berjalan maksimal.
