bogortrafic.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan tanggapan resmi terkait pemotongan hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020–2022 menjadi 9 tahun penjara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menelaah berkas amar putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan hukum berikutnya.
“Tim JPU akan mempelajari putusan tersebut setelah salinan putusan kami terima,” kata Anang saat dikonfirmasi, Kamis (24/9/2026).
Anang menegaskan bahwa pihak Kejaksaan tetap menghormati hasil putusan pada tingkat banding tersebut dan akan menentukan langkah lanjutan sesuai tenggat waktu yang diatur undang-undang.
“Kita menghormati putusan tersebut dan kita akan pelajari dulu dan sesuai peraturan dalam batas waktu yang ditentukan UU JPU untuk bersikap atas putusan PT Jakarta,” ucap dia.
Sebelumnya, Majelis Hakim PT DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi vonis penjara terhadap Nadiem Makarim.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” kata ketua majelis hakim PT DKI Jakarta, Subachan Hardi Mulyana, saat membacakan amar putusan.
Selain hukuman kurungan, hakim tingkat banding turut menyesuaikan pidana uang pengganti yang dibebankan kepada Nadiem menjadi sebesar Rp548.761.031.950,86 subsider 6 tahun kurungan. Putusan ini tercatat lebih ringan dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
