bogortraffic.com, JAKARTA – Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas profesi akuntan publik di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui Komite Praktisi Syariah (KPS) menyelenggarakan program Pendidikan dan Sertifikasi Certified Sharia Auditor (CSA) untuk pertama kalinya.
Program selama lima hari yang berlangsung pada 9 hingga 13 November 2026 ini ditujukan bagi para Akuntan Publik untuk memperdalam keahlian, mendapatkan kompetensi, serta sertifikasi audit terhadap kepatuhan dan penilaian efektivitas tata kelola syariah.
Mengusung tema “Kompetensi Kepatuhan Syariah dan Penilaian Efektivitas Tata Kelola Syariah”, kurikulum pelatihan difokuskan pada pemahaman fikih muamalah maliyah, akuntansi syariah, tata kelola entitas syariah, etika syariah, serta perikatan asurans atas kepatuhan syariah pada tiga hari pertama, diikuti ujian tertulis dan wawancara pada hari keempat dan kelima.
Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI, Tubagus Manshur, menegaskan bahwa program ini dirancang secara khusus guna memenuhi kebutuhan regulasi keuangan syariah nasional.
”Program ini dirancang secara khusus untuk memberikan kompetensi dan keterampilan teknis serta kepatuhan syariah berdasarkan Standar Jasa Syariah (SJS) dan prinsip syariah. Program pendidikan ini juga dibuat sebagai jawaban bagi kebutuhan akan kaji ulang tata kelola syariah yang diatur dalam Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK No. 25 Tahun 2024 untuk BPR Syariah (BPRS),” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum IAPI, Tarkosunaryo, menekankan pentingnya penguatan peran akuntan publik dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah nasional.
”Peran akuntan publik diharapkan akan lebih aktif dalam proses dan kegiatan kepatuhan syariah dan tata kelola syariah. Akuntan Publik berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akurasi dan akuntabilitas dalam system keuangan, berkontribusi aktif terhadap stabilitas ekonomi dengan menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan melalui layanan jasa profesional dan memastikan kepatuhan terhadap standar peraturan berdasarkan UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan publik,” tuturnya.
