bogortraffic.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono mengatakan pertemuan dilakukan untuk menyinkronkan pelaksanaan program, khususnya terkait anggaran tahun berjalan, sisa anggaran, hingga kebutuhan anggaran MBG pada tahun depan.
“Kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian itu saling kolaborasi, enggak ada sekat-sekat,” ujar Sudaryono.
Ia menegaskan MBG perlu dilaksanakan secara optimal karena memiliki alokasi anggaran besar. Dalam evaluasi tersebut, BGN juga menemukan sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan dukungan makanan bergizi tetapi masuk dalam daftar penerima MBG.
BGN berencana menghapus sekolah-sekolah tersebut dari daftar penerima agar penyaluran anggaran dan pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan Rp240 triliun untuk program MBG dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut menjadi bagian dari belanja pendidikan yang mencapai Rp820,9 triliun, dengan sasaran program sebanyak 60,6 juta penerima.
Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan juga memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia.
Menkeu Purbaya mengatakan jajaran DJPb hingga tingkat kabupaten/kota telah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan MBG.
“Kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek SPPG yang ada di sana,” kata Purbaya, 12 Agustus 2026.
Kolaborasi BGN dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memastikan program MBG berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
