bogortraffic.com, BOGOR- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) melalui Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Pontianak, bersama stakeholder lainnya resmi meluncurkan Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) Terpadu Batas Negeri di tiga titik perbatasan utama.
Peluncuran serentak ini menjadi strategi terpadu pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sekaligus menghadapi potensi transboundary haze (asap lintas batas) yang dapat memengaruhi stabilitas ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat, bahkan hubungan bilateral antarnegara ASEAN.
Kegiatan di PLBN Aruk, Sambas, menjadi pusat pelaksanaan, ditandai dengan apel gabungan, pelepasan Tim Patroli Terpadu menuju titik-titik rawan karhutla, serta pengecekan Posko Patroli Terpadu di wilayah Kecamatan Sajingan Besar oleh Kepala Seksi Wilayah II Pontianak Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan.
Dalam sambutannya, Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan, yang diwakili oleh Kepala Seksi Wilayah II Pontianak, Sahat Irawan Manik, menyampaikan bahwa pelaksanaan patroli terpadu serentak ini merupakan wujud komitmen nasional dalam memperkuat perlindungan kawasan perbatasan secara kolektif dan responsif.
“Patroli ini adalah simbol keseriusan kita dalam menjaga batas negeri bukan hanya soal garis teritorial, tetapi juga batas ekosistem yang harus kita lindungi secara bersama dari kerusakan akibat Karhutla,” tegas Sahat.
Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Patroli Terpadu diarahkan untuk melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan karhutla, membangun partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dini, memberikan penyuluhan dan sosialisasi, serta memperkuat koordinasi antar-pihak.
Dengan pola pelaksanaan serentak di tiga PLBN, diharapkan terbentuk garis perlindungan kawasan perbatasan dari ancaman karhutla.
Kegiatan ini akan berlangsung selama 10 hari, dengan skema kolaboratif yang melibatkan Manggala Agni, TNI/Polri, pemerintah daerah, pemangku kawasan, serta tokoh agama dan masyarakat sebagai garda terdepan penjaga wilayah.
Melalui sinergi lintas sektor di tingkat tapak, pelaksanaan patroli ini menegaskan kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman karhutla di perbatasan.
Gakkum Kehutanan juga berharap model Patroli Terpadu ini dapat menjadi role model pengendalian karhutla di wilayah perbatasan lainnya, sekaligus mendukung implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014.
